Biaya listrik di Indonesia Timur naik, Kementerian ESDM akan melakukan tindak lanjut

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa perbedaan harga listrik di berbagai wilayah Indonesia masih sangat signifikan. Khususnya di wilayah Indonesia Timur, yang bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar diesel, tarif listrik bisa mencapai US$ 70 sen per kWh.

“Kita saat ini menikmati listrik di ruangan ini dengan harga hanya US$ 4 atau US$ 3 sen, sedangkan di wilayah timur biaya listrik jauh lebih tinggi,” ungkap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan PT PLN sedang mendorong penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi (baterai). Hal ini diharapkan dapat menurunkan biaya listrik di daerah timur.

“Ketika kita membicarakan energi terbarukan, membangun panel surya dan baterai di sana akan lebih murah saat ini,” tambahkan Eniya.

Namun, proses pergantian tersebut masih menghadapi tantangan, salah satunya terkait dengan penentuan harga listrik yang dihasilkan dari PLTS kombinasi dengan baterai. “Harga PLTS yang dikombinasikan dengan baterai masih dalam diskusi karena nilai harga masih berubah. Studi kami telah diupdate untuk tahun 2024, dan keputusan akan segera diambil setelah koordinasi dengan Wamen,” penutupnya.

Di tahun-tahun terakhir, pengembangan energi terbarukan di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan sistem penyimpanan energi. Studi terbaru menunjukkan bahwa efisiensi dan biaya produksi PLTS telah mengalami penurunan yang mencerminkan perkembangan teknologi baterai yang lebih canggih. Implementasi teknologi ini di wilayah terpencil, seperti di Papua dan Maluku, telah memungkinkan akses listrik yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan.

Pemerintah juga telah merencanakan berbagai insentif untuk mendorong adopsi energi terbarukan, termasuk pinjaman berjangka panjang dengan bunga rendah dan insentif pajak bagi investasi dalam infrastruktur energi terbarukan. Ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi di Indonesia, terutama di daerah yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.

Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada penurunan biaya listrik, tetapi juga pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan keberlanjutan energi. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menjadikan energi terbarukan sebagai solusi utama untuk wilayah terpencil membuka peluang baru bagi perkembangan ekonomi dan lingkungan yang lebih ramah.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saat ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong transisi energi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mencapai target penurunan emisi dan meningkatkan akses energi bagi seluruh masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan