Beksiswa Prajurit TNI Angkatan Darat yang Tersandung Kasus Korupsi PLTU Kalbar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan Halim Kalla (HK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Barat, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun. Siapa sebenarnya Halim Kalla yang terlibat dalam skandal ini?

Menurut data Thecuy.com, Halim Kalla adalah adik dari Jusuf Kalla, Wakil Presiden yang dua kali menjabat. Saat ditetapkan sebagai tersangka, ia menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Bumi Rama Nusantara (BRN).

Sumber resmi Haka Group mengungkapkan bahwa Halim Kalla juga berperan sebagai pemilik, pendiri, dan CEO dari Haka Group. Grup usaha ini menjadi induk dari PT Bumi Rama Nusantara. Perusahaan ini didirikan pada 1983 dan kemudian berganti nama menjadi PT Bakti Reka Nusa, tetap berada di bawah naungan Haka Group.

Proyek PLTU yang menjadi bahan investigasi sempat terhenti sejak 2008. Ketidakjelasan dalam penanganan kontrak proyek diperkirakan menjadi penyebab utama. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun akibat penyimpangan yang tercermin dalam penundaan pelaksanaan proyek hingga 2018.

Menurut data BPK pada Juli 2025, adanya kesepakatan yang tidak wajar di antara pihak terkait dalam proses kontrak memicu keterlambatan proyek. Hal ini mengakibatkan penambahan biaya yang tidak terduga. Keterlambatan proyek sejak 2008 hingga 2018 diperparah oleh adendum kontrak yang terus dilakukan.

Kasus ini mengungkapkan betapa pentingnya transparansi dalam pembangunan proyek infrastruktur. Kerugian negara yang dapat diakibatkan oleh korupsi mengingatkan kita bahwa integritas harus menjadi prioritas dalam setiap transaksi pemerintah. Setiap warga berperan dalam memantau dan menyuarakan kejelasan dalam pengelolaan dana publik. Semangat keberanian dan kesadaran kolektif dapat menjadi tonggak untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien.

Pendapat Anda:
Kasus korupsi PLTU Kalbar mengingatkan kita betapa pentingnya pengawasan publik. Transparansi harus menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur. Mari bersama-sama menjaga kejelasan dan integritas, agar pengelolaan dana negara selalu berjalan dengan benar.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan