Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapanas) Memberikan Penjelasan tentang Penurunan Permintaan Beras SPHP

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Masyarakat tampaknya mulai kurang tertarik membeli beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal ini terlihat dari laporan yang diterima dari beberapa kios pangan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan kios Rumah Pangan Kita (RPK).

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menuturkan penurunan ini terjadi karena adanya Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan TNI-Polri. Beras yang dijual dalam GPM ini jauh lebih murah dibandingkan dengan kios pangan lainnya, bahkan setara dengan harga di gudang Perum Bulog.

“Mitra penyaluran kios pangan, KDKMP, dan RPK telah melaporkan penurunan minat masyarakat dalam membeli beras SPHP. Hal ini disebabkan oleh kehadiran GPM TNI-Polri yang menawarkan harga sama dengan Af gudang, sehingga menjadi tantangan bagi mitra lain untuk menjual beras SPHP di atas harga tersebut,” ungkap Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (6/10/2025).

Sampai dengan 4 Oktober 2025, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 438.500 ton, yaitu sekitar 29,24% dari target 1,5 juta ton untuk tahun ini.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandari, menyampaikan bahwa saat ini stok beras di Perum Bulog mencapai 3,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, 3,86 juta ton merupakan stok cadangan pangan pemerintah (CPP), sedangkan 41 juta ton adalah stok komersial.

“Stok beras ini sudah kami sebar ke seluruh wilayah Indonesia dan siap digunakan untuk penyaluran sesuai kebutuhan yang ditetapkan pemerintah,” tambahnya.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi penyaluran yang tepat agar pangan dapat mencapai masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dengan stok yang melimpah, pemerintah dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi agar semakin banyak orang beruntung mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Penurunan minat membeli beras SPHP mungkin menjadi tantangan, tetapi dengan adanya GPM TNI-Polri, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. Hal ini juga menegaskan bahwa kebijakan pangan harus selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan