AHY Siapkan Sanksi untuk Pengusaha yang Mengoperasikan Truk Obesitas

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah mengadakan pertemuan koordinasi antara berbagai kementerian terkait pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), atau lebih dikenal dengan nama truk obesitas, di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan ada sembilan upaya nasional untuk menerapkan kebijakan ini. Salah satunya berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan bagi para sopir logistik. Dalam rapat tersebut, aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu poin utama yang dibahas.

AHY menekankan pentingnya adanya standar kerja yang layak bagi pengemudi logistik. Standar kerja ini meliputi standarisasi perjanjian kerja, pembayaran upah, jaminan sosial, serta perlindungan hukum. Hal ini diungkapkannya dalam acara rakor implementasi Zero ODOL di kantor pusatnya di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Selain itu, rapat ini juga mengupas integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik. Selain itu, dibahas pula tentang pemberian insentif dan sanksi bagi perusahaan angkutan barang serta pengelola kawasan industri yang mengikuti atau melanggar kebijakan Zero ODOL.

AHY juga menyentuh tentang laporan kajian BPS mengenai dampak kebijakan Zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik, dan inflasi. Ia menargetkan kebijakan ini akan berjalan efektif mulai awal tahun 2027. “Kita semua setuju bahwa kebijakan ini tidak bisa lagi ditunda. Dengan upaya dan semangat kerja keras, diharapkan pada 1 Januari 2027, kebijakan Zero ODOL ini sudah bisa dienstasikan,” kata AHY.

Kebijakan Zero ODOL bertujuan untuk mengurangi beban logistik dan meningkatkan efisiensi dalam industri angkutan barang. Pelaksanaan yang tepat waktu diperlukan untuk memastikan manfaatnya dapat diraih sebesar-besarnya.

Kebijakan Zero ODOL dapat memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia melalui pengurangan biaya logistik dan pengurangan dampak lingkungan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjadikan implementasi kebijakan ini sukses.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan