Truk Berat dengan Berat Maksimal Lebih dari 10 Ton Dilarang Beroperasi di Lokasi Tertentu Mulai Per 1 Januari 2027

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, telah menetapkan rencana untuk penerapan regulasi seputar truk obesitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL) mulai efektif 1 Januari 2027. Menurutnya, pengamanan kebijakan ini tidak dapat lagi ditunda.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional dan finalisasi regulasi Zero ODOL tengah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini diharapkan selesai sebelum akhir Oktober 2025. Selain itu, AHY telah menggelar serangkaian rapat teknis sejak Mei hingga September, sehingga ia percaya regulasi ini bisa diterapkan dengan lancar di awal 2027.

“Kita sudah sepakat bahwa kebijakan Zero ODOL ini tidak boleh lagi ditunda. Dengan usaha keras bersama, semoga pada 1 Januari 2027, kebijakan ini sudah bisa diterapkan dengan efektif,” ujar AHY dalam Rapat Koordinasi (Rakor) implementasi Zero ODOL di kantornya, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Menurut kajian BPS, penerapan Zero ODOL memengaruhi biaya logistik, inflasi, dan kondisi perekonomian secara lebih luas. Meskipun demikian, AHY belum membahas detail dampak tersebut karena masih dalam proses penyusunan. “Kajian BPS terkait dampak kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian akan diselesaikan pada Desember 2025,” katanya.

Dalam rakor ini, BPS juga menyampaikan laporan sementara tentang dampak ODOL pada perekonomian. Selain itu, dibahas pula pengembangan sistem e-manifest terpadu untuk angkutan barang oleh Kementerian Perhubungan. Kementerian Perindustrian memberikan masukan tentang dukungan sektor industri, termasuk karoseri, kawasan, dan teknologi pemantauan. Sementara Kementerian Keuangan melaporkan tentang penyediaan akses pada sektor transportasi dan logistik.

“Kita ingin menyediakan solusi untuk mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas. Data tahun 2024 menunjukkan 150.906 kasus kecelakaan, dengan 26.839 korban jiwa. Dari jumlah tersebut, 10,5% melibatkan angkutan barang,” tegas AHY.

AHY juga mengidentifikasi lima hal yang menjadi penghambat penerapan Zero ODOL, yaitu biaya distribusi yang tinggi, pengawasan yang kurang, kepentingan antar pelaku usaha, kesejahteraan pengemudi yang kurang terjamin, dan masalah pungli. “Zero ODOL di 1 Januari 2027. Indonesia harus bebas dari kendaraan ODOL,” tutupnya.

Menurut data terbaru, pengawasan pada truk ODOL di berbagai provinsi menunjukkan peningkatan Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaan regulasi, terutama di daerah terpencil. Studi kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa truk yang melebihi batas berat masih sering ditemui, meskipun telah ada sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan pengawasan dan sinkronisasi antar instansi.

Di sisi lain, beberapa pelaku industri logistik berargumen bahwa biaya distribusi akan meningkat jika regulasi ini diterapkan dengan ketat. Mereka mendesak adanya penyesuaian waktu transisi agar bisnis dapat beradaptasi. Namun, pemerintah tetap tegas bahwa penerapan Zero ODOL harus dilakukan untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan efisiensi logistik.

Pengalaman dari negara tetangga seperti Malaysia menunjukkan bahwa penerapan regulasi serupa berhasil mengurangi kecelakaan hingga 20% dalam waktu tiga tahun. ini menunjukkan bahwa dengan pengawasan yang kuat, Indonesia juga bisa meraih hasil serupa.

Kebijakan Zero ODOL bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga tentang transformasi sistem logistik yang lebih efisien dan aman. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun infrastruktur yang lebih maju dan berdaya saing di era globalisasi.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page