Pramono Meminta BUMD Kreatif Cari Pendanaan Pasca Pengurangan Dana DBH Senilai Rp 15 T

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menuntut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggali alternatif pendanaan setelah Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta berkurang sebesar Rp 15 triliun. Dia menekankan akan memantau penggunaan anggaran BUMD dengan lebih ketat.

“BUMD harus merencanakan strategi baru. Zaman penggunaan dana besar tanpa pengawasan telah berakhir. Kini, kami akan memantau penggunaan dana secara khusus,” ujar Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Gubernur mengakui pemangkasan DBH sangat signifikan, tapi menegaskan hal ini tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk mengganggu pelaksanaan program. “Ini bukan hanya masalah Jakarta, tetapi seluruh daerah. Jakarta paling terkena dampak, tetapi ini menjadi tantangan bagi saya dan Wakil Gubernur untuk tetap menjalankan rencana sesuai target,” katanya.

Untuk mengatasi situasi ini, Pramono mendorong BUMD untuk lebih kreatif dalam pelaksanaan program. Dia mengajak BUMD untuk mencari mitra dalam proyek, seperti pembangunan interconnection di Dukuh Atas. “Proyek seperti ini akan tetap dilaksanakan, tapi dengan mekanisme non-APBD, seperti kerjasama dengan pihak lain,” jelasnya.

Selama ini, Pemprov DKI sudah banyak memberikan subsidi, seperti untuk transportasi umum. Contohnya, tarif Transjakarta sebesar Rp 3.500 dengan subsidi hampir Rp 15.000 per penumpang. “Kami pastikan ada jalan keluar untuk mengatasi kekurangan dana,” tegasnya. “Program prioritas bagi warga yang membutuhkan tidak akan kami ganggu.”

Sebelumnya, Pramono mengungkapkan bahwa DBH dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI berkurang hingga Rp 15 triliun, sehingga APBD DKI untuk 2026 hanya tinggal Rp 79 triliun. “Meski awalnya APBD DKI direncanakan Rp 95 triliun, dengan pengurangan DBH, akhirnya menjadi Rp 79 triliun,” katanya. Hal ini menjadi tantangan baru yang memerlukan realokasi dan efisiensi dalam pengelolaan dana.

Dalam menghadapi tantangan keuangan ini, Pemprov DKI harus lebih selektif dalam alokasi dana. Program-program yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan warga tetap akan diutamakan. Ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan inovasi dan kerjasama, DKI Jakarta dapat tetap berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi keuangan yang terbatas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan