Ponpes Harus Diperbaiki untuk Menghindari Kembalinya Tragedi Ambruknya Gedung

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR, menyatakan bahwa kegagalan dalam pengurusan izin bangunan menjadi salah satu penyebab runtuhnya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo. Dia menegaskan bahwa pesantren lain harus segera memperbaiki sistemnya untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

“Komisi VIII tidak hanya bersolidaritas dan mengungkapkan kesedihan, tetapi juga mendorong agar semua pesantren segera melakukan evaluasi. Jika terdapat kekurangan dalam analisis teknis sipil, masalah tersebut harus segera diperbaiki,” kata Marwan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Dia juga menginginkan pemerintah ikut serta dalam pengawasan dan pendanaan bagi pesantren. Marwan telah membahas dengan Kementerian Agama mengenai izin bangunan pesantren. “Mungkin kita akan membuat program subsidi IMB untuk pesantren,” tambahnya.

Menurutnya, pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan anak bangsa. Namun, pemerintah belum mampu membangun infrastruktur pesantren secara merata di seluruh Indonesia. “Insiden ini menunjukkan sisi negatif dari ketidakmampuan dalam pembangunan, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua,” tandasnya.

Data Kemenag menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 42 ribu pesantren, namun hanya 50 dari mereka yang memiliki izin gedung. “Jika setengahnya saja yang punya IMB, bagaimana dengan sisanya? Mungkin proses mendapatkan izin sulit dan rumit,” ungkapnya. Oleh karena itu, dia berusaha dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama untuk membuat program subsidi IMB.

BNPB targetkan penyelamatan korban runtuhnya Ponpes Al Khoziny selesai hari ini, sedangkan pembersihan puing-puing sudah mencapai 75%. Proses evakuasi ini dipantau secara langsung selama 24 jam, yang merupakan pertama kalinya di BNPB menurut Deputi Penanganan Darurat, Mayjen TNI Budi Irawan. “Hari ini kita harapkan akan selesai pencarian korban,” katanya dalam konferensi pers di Posko BNPB, dilansir detikJatim, Senin (6/10).

Sementara itulah, data sementara mencatat 54 orang meninggal, sementara 13 lainnya masih dalam pencarian.

Studi kasus menunjukkan bahwa banyak pesantren di Indonesia masih kurang memenuhi standar keamanan bangunan. Ini mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan pentingnya pengawasan dan pendanaan yang lebih baik untuk menghindari tragedi serupa.

Pembangunan pesantren harus dicek secara rutin, baik dari segi struktur bangunan maupun izin yang sah. Tidak hanya itu, pemerintah harus memberikan dukungan lebih kepada pesantren agar dapat memenuhi standar keamanan. Ini bukan hanya untuk melindungi siswa, tetapi juga untuk menjaga reputasi pendidikan agama di Indonesia.

Jangan biarkan tragedi seperti ini terjadi lagi. Maraikan semua pesantren untuk menjadi tempat pendidikan yang aman dan nyaman bagi generasi muda.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan