Penjelajahan Paulus Tannos yang Belum Berakhir di Singapura

Informasi terkini mengenai kasus buron e-KTP, Paulus Tannos, yang kini sedang mengalami proses ekstradisi di Singapura. Paulus Tannos terus memohon penangguhan penahanan dan enggan Pulang ke Indonesia.

Tannos ditangkap oleh pemerintah Singapura pada 17 Januari 2025 atas permintaan Pemerintah Indonesia. Saat ini, ia masih berada dalam tahanan di Singapura sambil menunggu putusan persidangan ekstradisi.

Selama proses ekstradisi yang berkepanjangan ini, Tannos tak pernah menunjukkan sikap kerjasama. Ia selalu meminta penundaan penahanan dan menolak untuk dikembalikan ke Indonesia.

Agvirta Armilia Sativa, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Kemenkum), menjelaskan bahwa Tannos berkali-kali meminta penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan. Namun, permintaannya itu selalu ditolak.

Singapura menyatakan bahwa fasilitas medis di penitipan Changi Prison cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Tannos. Sidang jaminan yang diadakan juga ditolak pengadilan Singapura.

Agvirta tidak bisa menentukan kapan persidangan Tannos akan selesai. Durasi proses tergantung pada perkembangan sidang, sejalan dengan praktik yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan Singapura juga menolak keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Tannos. Meskipun begitu, ia tetap menolak untuk diekstradisi ke Indonesia. Menurut Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum, Widodo, Tannos harus berada dalam posisi lemah setelah bukti yang diajukan ditolak, tapi ia tetap bersikeras tidak mau kembali ke Indonesia.

Proses persidangan ekstradisi Tannos di Singapura masih berlangsung. Setelah menolak untuk dipulangkan, Tannos sedang menjalani perpanjangan masa penahanan di Singapura. Ia menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP dan telah menjadi buronan KPK sejak 19 Oktober 2021. Pelarian Tannos berakhir pada awal tahun ini saat ia ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025 berdasarkan permintaan otoritas Indonesia.

Selain kasus Paulus Tannos, ada kasus korupsi lain yang sama seriusnya di Indonesia, yaitu kasus Duwi Ornas yang juga terkait dengan korupsi e-KTP pada tahun 2019. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi di sektor pemerintahan dan berdampak pada kepentingan masyarakat. Kasus Duwi Ornas menunjukkan bahwa korupsi dalam proyek e-KTP bukan hanya terjadi pada tahun yang sama dengan kasus Paulus Tannos, tetapi sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya, sehingga memperlihatkan pola korupsi dalam proses pembuatan identitas digital yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

Kasus korupsi e-KTP ini menimbulkan keraguan publik terhadap integritas sistem identifikasi nasional. Masyarakat memerlukan transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah, terutama yang berhubungan dengan data sensitif seperti KTP elektronik. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam proses pembelian barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek-proyek strategis agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan korupsi yang merugikan negara.

Kasus Paulus Tannos yang masih berlangsung di Singapura mengingatkan kita akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Setiap pelanggaran harus ditangani dengan tegas dan secepat mungkin agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page