Peningkatan Keamanan Pangan: Ahmad Luthfi Serukan Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap MBG

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan permintaan untuk memperketat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam upaya menjaga keamanan pangan di wilayahnya. Ia menekankan bahwa keamanan pangan adalah prioritas yang tidak dapat ditawar, sehingga semua dapur yang terlibat dalam program ini harus memperhatikan proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan agar insiden keracunan tidak terjadi kembali.

Dalam keterangannya pada Senin, 6 Oktober 2025, Luthfi mengungkapkan hal ini saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang. Acara tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, termasuk mitra SPPG, ahli gizi, pejabat daerah, dan instansi terkait di Jawa Tengah.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa seluruh kepala daerah bertanggung jawab untuk memastikan program MBG berjalan dengan aman, higienis, dan berkelanjutan. “Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG harus terbuka untuk diperiksa kapan pun, baik oleh bupati, ibu-ibu PKK, atau satuan tugas,” ucapnya.

Saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 1.596 SPPG dan target ditambah lagi hingga akhir tahun. Luthfi meminta pengawasan menyeluruh, mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah, dengan harapan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia juga mendorong Dinas Kesehatan untuk memperketat verifikasi lapangan dan mengamankan distribusi makanan.

Program MBG bukan hanya menguntungkan di bidang kesehatan, tetapi juga menjadi dorongan bagi ekonomi lokal. Bahan baku program ini berasal dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM, sehingga mengangkat industri pangan daerah.

Sementara itu, Kepala BGN RI, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Jawa Tengah memiliki capaian tertinggi SPPG dengan 1.596 unit, sebesar 50 persen dari standar nasional. Nilai investasi BGN yang dialokasikan untuk Jawa Tengah mencapai Rp32 triliun per tahun, yang sangat menguntungkan bagi pemasok bahan, produsen food tray, dan penghasil susu.

BGN akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Semua pengelola SPPG harus mempersiapkan alat rapid test pangan, menggunakan air bersertifikat, dan menyediakan CCTV dapur sebagai bagian dari pengawasan. Kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus dilakukan untuk menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman.

Studi Kasus Relevan:
Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Kesehatan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa program MBG telah berhasil menurunkan prevalensi stunting di Jawa Tengah hingga 15 persen dari sebelumnya 22 persen. Hal ini menunjukkan dampak positif program ini baik untuk kesehatan anak-anak maupun pengembangan ekonomi daerah.

Infografis:

  • Total SPPG di Jawa Tengah: 1.596 unit (50% dari standar nasional)
  • Nilai Investasi BGN per Tahun: Rp32 triliun
  • Manfaat Lainnya: Pengembangan industri pangan lokal dan peningkatan pendapatan petani.

Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi, tetapi juga tentang menjaga keamanan pangan dan mendukung kemajuan ekonomi daerah. Dengan pengawasan yang ketat dan sinergi antar instansi, program ini dapat terus berdampak positif bagi masyarakat Jawa Tengah. Jaga kemajuan ini dengan berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pendukung program yang memiliki dampak luas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan