Pemprov DKI Jakarta Jamin Pemotongan Dana BOS Tidak Berdampak pada Program Kesejahteraan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Staf Gubernur Jakarta untuk bidang komunikasi sosial, Chico Hakim, memperkuat komitmen bahwa penanganan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta tidak akan mengganggu program-program pemerintah yang langsung berdampak pada masyarakat kelas bawah. Saat ini, Bappeda sedang mengembangkan kajian untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia.

“Bappeda masih dalam tahap pengolahan data. Belum ada rencana yang pasti, tetapi kita tetap mengingatkan agar tidak ada perubahan pada program yang melayani kebutuhan masyarakat, terutama bagi golongan bawah,” kata Chico kepada wartawan di Gedung Kota Jakarta, Senin (6 Oktober 2025).

Pemangkasan DBH Jakarta mencapai angka Rp 15 triliun, yang menyebabkan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Rp 95 triliun menjadi sekitar Rp 79 triliun.

Chico menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta akan menjalankan semua kebijakan dari pemerintah pusat terkait isu ini dan akan mengatasi pemotongan DBH dengan berbagai strategi. “Artinya, karena sudah menjadi keputusan pusat, kita wajib melaksanakan dan tetap optimis. Jakarta memiliki banyak peluang untuk kerja sama dengan sektor swasta, seperti creative financing dan investasi,” ungkapnya.

Dia telah menerima arahan langsung dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk menjaga program-program seperti KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan KJMU (Kartu Jakarta Sehat) tetap utuh. “Gubernur juga mengingatkan agar tidak ada pemangkasan terhadap program yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. KJP dan KJMU tetap harus dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan jika diperlukan,” tambahnya.

Pemerintah Jakarta pastinya akan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar program-program sosial tetap berjalan lancar, meskipun ada penurunan APBD. Ini menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kesejahteraan warga, khususnya mereka yang paling membutuhkan bantuan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan