Inisiatif Penurunan Berat Truk Dipelopori 35% Pengusaha Logistik

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, selaku AHY, menginformasikan bahwa 35% dari Badan Usaha (BU) dalam sektor logistik telah menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) atau yang populer dengan sebutan truk obesitas. Pernyataan tersebut disampaikannya setelah mengadakan rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di kantornya, Jakarta, pada hari Senin (6 Oktober 2025).

AHY menjelaskan bahwa 35% dari total perusahaan logistik telah siap melakukan normalisasi atau investasi ulang pada kendaraan logistik mereka. Hal ini menurutnya menunjukkan dampak multipler yang positif dari penerapan kebijakan Zero ODOL. “Dari beberapa bulan kerja yang telah dilakukan, sekarang 35% BU telah menyatakan kesediaan untuk melakukan normalisasi, baik dengan mengembalikan kendaraan ke kondisi semula ataupun melalui investasi kendaraan baru. Ini sebenarnya menandakan adanya peluang ekonomi baru yang dapat kita manfaatkan,” kata AHY kepada media di kantornya, Jakarta, pada hari Senin (6 Oktober 2025).

Menteri tersebut juga memaparkan bahwa kebijakan Zero ODOL tidak akan menimbulkan dampak negatif semata pada inflasi dan biaya transportasi. Menurut AHY, kebijakan ini sebaliknya akan menghasilkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Dengan kebijakan yang tepat sasaran, kami berusaha untuk menormalisasi kendaraan dan melihat ada potensi reinvestasi yang berkaitan dengan transportasi angkutan barang. Jika investasi tersebut dikembangkan atau diinvestasikan kembali dalam industri dalam negeri, itu justru akan membuka peluang ekonomi yang sangat besar,” jelasnya.

AHY menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan Zero ODOL direncanakan akan diselesaikan pada awal tahun 2027. Saat ini, regulasi terkait masih dalam tahap penyempurnaan dan melibatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga. “Kami akan mengambil keputusan yang terbaik setelah mengadakan sebagainya trial, uji coba, dan pilot project di beberapa lokasi. Detailnya akan kami sampaikan kemudian,” tutupnya.

Menurut data terbaru, kebijakan Zero ODOL diharapkan dapat mengurangi kerusakan infrastruktur jaringan jalan nasional hingga 40% dalam waktu lima tahun. Studi kasus di negara tetangga menunjukkan bahwa normalisasi beban kendaraan dapat meningkatkan umur jalan hingga 30% lebih lama. Selain itu, pengurangan truk berlebih beban juga berpotensi mengurangi emisi polutan udara sebesar 20% per tahun, memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Penerapan kebijakan ini bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga tentang transformasi industri logistik menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan adanya investasi baru dalam kendaraan yang memenuhi standar, diharapkan bisa meningkatkan daya saing perusahaan logistik domestik di tingkat global. Peluang ini juga dapat menarik investasi asing yang berfokus pada teknologi transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik atau yang diproduksi dengan bahan ramah lingkungan.

Dampak positif kebijakan ini juga akan terasa pada konsumen, karena logistik yang lebih teratur dapat mengurangi waktu pengiriman dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan semakin banyaknya truk yang mematuhi regulasi, jaminan keamanan dan kenyamanan penumpang serta pengemudi juga akan meningkat. Hal ini akan membentuk ekosistem transportasi yang lebih terorganisir dan berkelanjutan.

Para ahli mengemukakan bahwa kebijakan Zero ODOL bukan hanya untuk mengurangi kerusakan jalan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital dalam industri logistik. Penggunaan teknologi pengawasan canggih dan sistem manajemen data akan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Ini akan mendorong inovasi dan efisiensi operasi, serta membuka lapangan kerja baru dalam bidang teknologi dan analitik data.

Dengan semangat yang tinggi, para pemangku kepentingan industri logistik harus siap beradaptasi dengan perubahan ini. Meskipun ada tantangan dalam fase transisi, manfaat jangka panjang akan sangat berarti bagi semua pihak. Kebijakan ini bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang lebih maju dan berkelanjutan. Waktu telah tiba untuk segala pihak berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan