Bocoran Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah sedang menyusun aturan baru terkait pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa peraturan yang berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) ini akan segera diterbitkan.

Dadan menjelaskan bahwa aturan tersebut akan memberikan petunjuk tentang peran dan tugas setiap instansi pemerintah dalam pelaksanaan program MBG, termasuk pemerintah daerah (Pemda).

“Menurut saya, Perpres Tata Kelola kemungkinan besar akan selesai pada minggu ini. Dalam Perpres ini dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing instansi, kementerian, serta Pemda,” ungkap Dadan saat ditemui di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat sore (3/10/2025).

BGN akan menangani pelaksanaan program tersebut, sementara Kementerian Kesehatan akan bertanggung jawab atas pengawasan. Pemda diharapkan mempersiapkan infrastruktur serta membina peternak, petani, dan nelayan di masing-masing daerah. Sementara Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meningkatkan produksi bahan makanan dan perikanan sebagai sumber bahan menu MBG.

“Distribusi makanan kepada ibu hamil dan menyusui akan dilakukan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga,” tambah Dadan.

Dengan adanya peraturan ini, setiap instansi pemerintah dapat jelas tentang peran mereka dalam program MBG. “Semua peran sudah tertera dalam Perpres tersebut, sehingga tiap pihak tidak perlu bingung lagi karena sudah ada koordinasi yang jelas,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan peraturan ini akan diterbitkan dalam bentuk Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden pada pekan ini. Saat ini, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) masih menyempurnakan rincian aturan tersebut.

“Saat ini, penyelenggaraan tata kelola sedang disempurnakan di Kemensetneg,” ucap Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Pemerintah mulai memastikan aturan MBG agar program tersebut berjalan lancar dan efektif. Dengan koordinasi yang jelas, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama tanpa hambatan. Ini adalah langkah positif dalam upaya memastikan semua masyarakat, terutama ibu hamil dan menyusui, mendapatkan akses makanan bergizi yang layak. Program MBG bukan hanya tentang memberdayakan keluarga, tetapi juga mengukuhkan kesejahteraan nasional.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan