Dua pejabat pemerintah kota Tasikmalaya terlibat dalam kontroversi terkait pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Nama yang terpaut dalam isu ini adalah Maswati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, dan Nanang Suhara, Sekretaris Dinas Pendidikan. Program ini sebenarnya direncanakan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan gizi siswa.
Tetapi, dugaan tersebut membangkitkan kecemasan tentang potensi konflik kepentingan. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena salah satu pejabat terlibat berasal dari Dinas Pendidikan, yang berperan langsung dalam distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Pengamat politik dari FISIP Universitas Siliwangi, Hendra Gunawan MSi, mengatakan bahwa keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam program MBG secara teknis dapat diterima. Ia menuturkan, “Jika hanya untuk tata kelola, efisiensi, dan efektivitas, hal itu masih masuk akal. ASN memang bertanggung jawab memastikan program berjalan dengan baik.” Pernyataan ini diucapkan saat wawancara pada tanggal 3 Oktober 2025.
Namun, Hendra menegaskan masalah timbul jika keterlibatan tersebut melibatkan kepentingan pribadi, seperti penggunaan tempat milik ASN sebagai dapur MBG. “Tidak ada aturan yang terlalu eksplisit yang dilanggar, tetapi dari sudut etika, hal ini kurang layak,” katanya. Ia menekankan, penyewaan tempat dari pejabat harus menjadi opsi terakhir jika benar-benar tidak ada alternatif lain. “Jika masih ada tempat lain yang bisa digunakan, terutama milik masyarakat, itu harus menjadi pilihan utama,” tambahnya.
Hendra juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas ASN di mata masyarakat. “ASN ada karena untuk melayani, bukan memanfaatkan kebijakan negara untuk kepentingan pribadi,” ujarnya dengan tegas. Ia mengutip peribahasa Sunda, “Ngabeuweng ngahuapan sorangan,” yang berarti membuat kebijakan untuk keuntungan sendiri. Istilah ini juga dikenal sebagai “ngeupel ngahuapan maneh,” yang menggambarkan situasi ketika pejabat mengambil kesempatan dari kebijakan publik.
Ini bukan hanya tentang teknisitas aturan, tetapi juga tentang etika dan transparansi dalam pelaksanaan program sosial. Warga memerlukan kejelasan bahwa program negara sepenuhnya berfokus pada manfaat masyarakat, bukan sebagai wadah keuntungan pribadi. Jaga sikap profesional dan integritas, karena setiap tindakan pejabat akan selalu mendapat perhatian dan evaluasi dari publik.
Menjaga kejujuran dalam pengelolaan program sosial tidak hanya tentang mematuhi regulasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan yang transparan dan bebas dari kepentingan pribadi akan memperkuat daya percepatan program dan menjaga reputasi pemerintah. Jangan biarkan kebijakan menjadi alat untuk kepentingan sempit, tetapi gunakan sebagai wadah berkah bagi seluruh masyarakat.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.