TNI Dipanggil Kembali untuk Melaksanakan Fungsi Utamanya sebagai Alat Pertahanan Negara

Koalisi Masyarakat Sipil mengungkapkan kecewa terhadap peran TNI yang semakin merosot dalam era modern. Menurut mereka, institusi militer ini telah melampaui batas fungsi aslinya dengan bergerak ke bidang politik dan kegiatan sipil, sehingga reformasi segera diperlukan.

Dalam diskusi yang berlangsung di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, beberapa organisasi seperti Centra Initiative, YLBHI, KontraS, dan Imparsial turut mendukung pendapat ini. Zainal Arifin dari YLBHI membuka diskusi dengan menyampaikan bahwa semua anggota koalisi memiliki cinta pada TNI, namun justru karena itu mereka ingin memastikan bahwa militer tetap berfokus pada peran pertahanan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.

“Negara demokratis tidak akan sehat jika militer terlalu terlibat dalam politik. Konstitusi sudah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. TNI harus kembali pada peran utamanya sebagai pelindung negara, bukan campur tangan dalam urusan politik atau bisnis,” katanya.

Zainal pun menambahkan beberapa poin kritis, termasuk keberadaan anggota TNI aktif dalam kabinet, peran mereka dalam proyek strategis nasional, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, semua ini mengindikasikan bahwa sistem dwifungsi militer masih ada, meskipun secara resmi telah dihapus.

“Dalam kabinet Presiden Prabowo, banyak perwira militer yang menduduki posisi penting. Bahkan, TNI aktif masih bisa mengisi jabatan sipil karena revisi UU TNI 2025. Hal ini berbahaya karena dapat membangkitkan kembali praktik-masa lalu,” jelasnya.

Zainal juga menegaskan bahwa TNI harus kembali ke inti peran mereka, yaitu menjaga keamanan perbatasan dan kedaulatan negara, bukannya terlibat dalam kegiatan seperti berternak atau mengelola sawah.

Ardi Manto Adiputra dari Imparsial menambahkan bahwa situasi saat ini menunjukkan rekonsolidasi militer. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah, termasuk 133 MoU antara TNI dan lembaga sipil, memperparah kondisi ini. Konstitusi 2004 sudah menyiratkan bahwa TNI seharusnya hanya menjalankan kebijakan, bukan membuatnya.

“Kami melihat kerjasama TNI dengan BPOM dalam distribusi obat MBG, padahal urusan gizi dan kesehatan anak adalah tanggung jawab Kemenkes. Hal ini membahayakan, terutama setelah tercatat 6.457 kasus keracunan dan satu kasus kematian,” kata Ardi.

Dia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap rencana pemerintah membentuk 500 Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) hingga 2029. Menurutnya, ini akan mengurangi keefektifan TNI dalam pertahanan dan malah dianggap sebagai alat kontrol kekuasaan.

Sementara itu, KontraS menyoroti peningkatan kekerasan oleh anggota TNI. Dalam periode Oktober 2024-September 2025, tersampaikan terdapat 85 peristiwa kekerasan, 62,3% di antaranya terjadi setelah pengesahan RUU TNI. Kekerasan ini berupa penganiayaan, penyiksaan, intimidasi, dan penembakan, dengan Papua sebagai pusat kekerasan yang paling tinggi.

KontraS juga memperhatikan penguatan militer di Papua melalui pembentukan 6 Kodam dan pengerahan 5.859 prajurit untuk pengamanan perbatasan dan proyek strategis nasional. Mereka menegaskan bahwa intervensi militer di ranah sipil, termasuk akademik, harus dihentikan.

TNI seharusnya menjadi institusi yang profesional dan berfokus pada perlindungan negara. Kehadiran mereka dalam berbagai bidang sipil justru mengurangi kredibilitas mereka dalam pertahanan. Reformasi yang sesungguhnya diperlukan untuk memastikan TNI tetap menjadi pilar keamanan, bukan sumber kekacan di masyarakat.

Setiap institusi memiliki peran tersendiri dalam bangsa. TNI, sebagai penjaga keamanan, harus kembali ke inti fungsi mereka agar negara tetap kuat dan sehat. Reformasi bukan hanya tentang perubahan, tetapi tentang kembali ke fondasi yang benar.

Baca juga Berita lainnya di News Page