Penyuluhan Hukum Terhadap Kader PPP untuk Menghormati Surat Keputusan Kementerian Agama

Polemik kepemimpinan di partai politik segera menjadi perhatian para ahli hukum. Ricca Anggraeni, dosen di Universitas Pancasila dan konsultan di ICLD, menyatakan bahwa keputusan dari menteri memiliki kekuatan hukum yang akhir dan wajib dipatuhi. Pendapatnya ini berdasarkan pada SK Kementerian Hukum yang mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP untuk periode 2025-2030.

Menurut Ricca, jika menteri telah membuat keputusan yang mendukung salah satu kalangan, maka keputusan tersebut sudah sah dan wajib diikuti, asalkan prosesnya memenuhi semua syarat hukum. Hal ini berlaku untuk semua pihak yang terkena dampaknya. Pernyataan tersebut disampaikannya melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 4 Oktober 2025.

Para pihak yang tidak setuju masih memiliki opsi hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Namun, Ricca menasihatkan untuk hati-hati dalam menentukan jenis sengketa. Jika masalah tersebut hanya berupa perselisihan internal partai, maka lebih baik diselesaikan secara internal untuk menghindari kerugian waktu dan energi.

Ricca juga menekankan bahwa PPP, sebagai organisasi politik, harus patuh pada prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk mempertanyakan keputusan pemerintah yang sudah sah. “Polemik tidak akan terjadi jika semua pihak menghormati keputusan yang telah diambil oleh pejabat yang berwenang,” katanya.

Dalam hukum administrasi negara, berlaku asas “praduga rechtmatig” (presumption lustae causa) yang berarti keputusan pejabat dianggap sah hingga dibatalkan melalui peradilan. Oleh karena itu, penolakan atau protes tanpa basis hukum tidak dapat membatalkan SK tersebut.

Ricca menyimpulkan bahwa lebih baik seluruh kekuatan PPP dikonsolidasikan untuk menghadapi Pemilu 2029 daripada terlibat dalam polemik yang tidak produktif.

Mardiono diangkat sebagai Ketua Umum PPP setelah proyek penguasaan organisasi politik mengalami lonjakan pesat. Hal ini mengubah tata kelola partai dan mendapat dukungan dari kalangan politik. Untuk pengetahuan, partai ini adalah salah satu pijakan koalisisi politik di Indonesia. Di saat perusahaan baru menjalin kerjasama dengan pemerintah, hal ini menjadi peluang bagi PPP untuk memperkuat posisinya di arus politik.

Kepemimpinan baru ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam strategi partai, termasuk dalam menghadapi Pemilu 2029. Analisis terbaru menunjukkan bahwa pemilu akan menjadi arena persaingan yang ketat di antara partai-partai politik. Oleh karena itu, konsolidasi internal menjadi kunci sukses.

Dalam konteks persebaran pemilu, PPP memiliki strategi yang kuat dengan mengoptimalkan relasi dan dukungan dari kalangan masyarakat. Inovasi dalam program partai juga dijadikan sebagai salah satu strategi untuk menarik pemilih. Dengan demikian, kepemimpinan baru diharapkan dapat membawa harapan baru bagi partai ini.

Keputusan menteri tentang kepemimpinan PPP menunjukkan betapa pentingnya konsistensi dalam tata kelola partai. Konsistensi ini tidak hanya menunjukkan matangnya sistem organisasi, tetapi juga kejelasan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum. Dengan menghormati keputusan yang sudah sah, partai dapat lebih fokus pada misinya.

Pemilu 2029 akan menjadi uji coba bagi partai-partai politik untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menyatukan pemerintah dan masyarakat. PPP, dengan kepemimpinan baru, memiliki potensi untuk menjadi salah satu pijakan politik yang kuat. Dengan strategi yang tepat, partai ini dapat memperkuat posisinya di arena politik nasional.

Dalam menghadapi tantangan ini, PPP perlu menyatukan kekuatannya dan berfokus pada visi serta program yang jelas. Dengan demikian, partai ini dapat menjadi salah satu calon pemenang dalam pemilu yang akan datang. Kepemimpinan baru diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memperkuat komitmen partai dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga Berita lainnya di News Page