Pembaruan Internal Partai Politik Diusung sebagai Kunci Kebangkitan Demokrasi di Indonesia

Bambang Soesatyo, anggota DPR RI yang juga dosen tetap di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, menegaskan bahwa pemutusan internal partai politik merupakan hal yang penting untuk memastikan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Menurutnya, partai politik tidak boleh hanya menjadi wadah untuk merebut kekuasaan, melainkan harus berperan sebagai tempat pendidikan politik bagi rakyat yang menghasilkan kader berkualitas serta menjaga integritas sistem politik.

Sebelumnya, berdasarkan survei Indikator pada Januari 2024, partai politik masih rendah dalam hal kepercayaan publik, jauh di bawah lembaga negara lainnya. Hal ini menjadi peringatan serius bagi para elit politik yang tidak boleh diabaikan.

“Partai politik adalah inti demokrasi. Jika partai dikelola berdasarkan patronase, politik uang, atau rekrutmen yang tidak selektif, maka demokrasi kita hanya berjalan secara prosedural. Demokrasi yang sehat berasal dari partai yang transparan, akuntabel, dan demokratis di dalam dirinya,” ungkap Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).

Pernyataan ini dia sampaikan saat mengajar mata kuliah ‘Politik Hukum dan Kebijakan Publik’ di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengkritik proses rekrutmen calon legislatif yang seringkali lebih mengutamakan popularitas atau kekayaan daripada kompetensi. Contohnya, daftar anggota DPR 2024-2029 mencakup banyak artis dan figur publik, yang menunjukkan bahwa pemilihan lebih mengutamakan daya tarik elektoral daripada kualitas kebijakan.

“Tidak ada masalah jika artis menjadi wakil rakyat. Popularitas bisa menjadi modal awal, tetapi kapasitas harus menjadi syarat utama. Proses seleksi harus transparan dan berbasis merit. Jika partai mengabaikannya, parlemen akan kekurangan gagasan dan perjuangan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar juga mengingatkan tentang laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai maraknya politik uang selama Pilkada 2024. Ada sekitar 130 laporan dugaan politik uang selama masa tenang dan hari pemilihan, yang menunjukkan bahwa budaya transaksi masih kuat dan merusak kualitas demokrasi.

“Fenomena ini dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Kita membutuhkan penegakan hukum yang cepat dan tepat serta penguatan keterlibatan publik untuk pengawasan,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Bamsoet menawarkan beberapa solusi. Pertama, memperketat kewajiban pelaporan dan audit keuangan partai agar publik dapat mengetahui siapa penyumbang dana dan bagaimana pengelolaannya. Kedua, membentuk komisi etik independen di dalam partai. Ketiga, memperkuat program kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang.

“Jika dana partai transparan, kaderisasi berjalan sistematis, dan kepemimpinan partai tidak dipegang oleh sekelompok elit, maka partai akan kembali menjadi sekolah politik rakyat. Itu yang akan menyelamatkan demokrasi kita dari kemunduran,” paparnya.

Menurutnya, reformasi partai politik tidak bisa dilakukan sendiri. Negara harus memperkuat regulasinya, masyarakat sipil dan media harus aktif mengawasi, sedangkan pemilih harus berani menolak politik uang.

“Perubahan akan susah, karena elit yang merasa teruntung dengan kondisi sekarang tentu akan menolak. Namun, jika tekanan publik kuat dan insentif untuk patuh diperjelas, reformasi bisa menjadi pilihan yang rationa,” tutupnya.

Partai politik memang menjadi salah satu pilar demokrasi, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Pada dasawarsa terakhir, Indonesia sudah melalui beberapa reformasi politik, namun tantangan seperti politik uang dan rekrutmen kader yang tidak transparan masih menjadi isu. Untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik, diperlukan keseriusan dari semua pihak, mulai dari pemimpin partai hingga masyarakat. Hanya dengan demikian, Indonesia bisa memiliki partai yang benar-benar berfungsi sebagai wadah pendidikan politik dan pembangunan nasional.

Baca juga Berita lainnya di News Page