BPOM Tanggapi Viral 5 Pegawai Diduga Terima Suap dari Reza Gladys

Informasi yang beredar di platform TikTok mengenai lima pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diduga menerima suap dari Reza Gladys, pengusaha skincare, telah menjadi topik hangat. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, sedang mengevaluasi kasus tersebut dan berencana untuk memproses lima pegawai yang terkait.

Terkait perkembangan ini, BPOM telah menggelar pernyataan resmi. Video yang menuduh adanya suap tersebut terbukti tidak benar. Dalam keterangan resmi yang dirilis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia pada Jumat, 3 Oktober 2025, dijelaskan beberapa titik penting yang memecahkan isu tersebut.

Pertama, Kepala BPOM Taruna Ikrar tidak pernah memberikan pernyataan seperti yang disebutkan dalam video viral tersebut. Kedua, tidak ditemukan bukti bahwa pegawai BPOM menerima uang suap.

“Isi pemberitaan tersebut telah mengarahkan opini negatif dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di bidang pengawasan obat, makanan, serta kosmetik yang terus dilakukan oleh pemerintah,” ujar BPOM dengan tegas.

BPOM telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadapi dan mengatasi kasus korupsi dalam sektor farmasi dan makanan. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi tiga strategi utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pendidikan bertujuan menaikkan kesadaran tentang integritas dan tata kelola yang bersih di dalam BPOM. Pencegahan dilakukan dengan memperkuat sistem agar tidak ada celah yang dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Sementara itu, penindakan akan diambil jika ada pelanggaran yang terjadi.

Kerja sama ini telah diatur dalam Nota Kesepahaman pada 5 November 2021, dan juga mencakup upaya pencegahan risiko penipuan yang berhubungan dengan integritas pegawai.

Selain itu, BPOM RI juga menyampaikan hasil penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2024. Dalam survei tersebut, BPOM termasuk dalam zona hijau dengan skor 83,93, melebihi rata-rata nasional sebesar 71,53. Dengan skor tersebut, BPOM masuk dalam lima besar kementerian atau lembaga dengan skor terbaik dalam penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI).

“BPOM akan terus memperkuat komitmen untuk menjadi lembaga yang selalu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ungkap BPOM.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa upaya transparansi dan integritas dalam lembaga pemerintah menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kasus-kasus korupsi yang telah berhasil diungkap dan ditangani dengan tegas menunjukkan bahwa sinergi antara instansi seperti BPOM dan KPK tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan dampak positif pada pengawasan obat dan makanan di negara.

Studi kasus yang dilakukan pada beberapa lembaga pemerintah lainnya menunjukkan bahwa implementasi pendidikan dan pencegahan korupsi secara terpadu dapat mengurangi peluang terjadinya praktik tidak berintegritas. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing dan kredibilitas lembaga tersebut di mata masyarakat.

Keberhasilan BPOM dalam mencapai skor tinggi dalam penilaian integritas menjadi contoh yang layak untuk ditirukan oleh lembaga pemerintah lainnya. Dengan demikian, upaya kontinu untuk menyehatkan tata kelola internal dan meningkatkan kesadaran integritas akan menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Membedakan informasi yang benar dari hoax menjadi tanggung jawab bersama. Ketika semua pihak berkomitmen untuk bekerja dengan integritas, tetap berlandaskan fakta, dan bekerja sama, maka hasil yang diharapkan akan lebih maksimal. Marilah bersama-sama memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan selalu berlandaskan kejujuran dan keadilan.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page