SPBU Swasta Menarik Diri dari Rencana Pembelian BBM, Pertamina Respon

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Perusahaan swasta, APR (joint venture BP-AKR), dan VIVO memutuskan untuk tidak membeli BBM dari Pertamina, meski sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk memesan bahan bakar murni dari perusahaan negara itu. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menunjukkan kesederhanaan saat ditanya soal kasus ini. Menurutnya, rencana pembelian BBM oleh SPBU swasta dari Pertamina adalah urusan kebijakan pemerintah.

“Kebijakan itu termasuk dalam domain pemerintah,” ujarnya saat ditemui di JW Marriott, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Ketika dikonfirmasi lebih lanjut tentang negosiasi bisnis antara Pertamina dan SPBU swasta, Agung kembali menegaskan hal yang sama. “Tapi itu juga kebijakan pemerintah,” tandasnya.

Pada saat ini, pasokan base fuel atau BBM yang diimpor oleh Pertamina belum diterima oleh perusahaan swasta, baik dari Shell, APR, maupun VIVO. Dua perusahaan tersebut bahkan membatalkan rencana pembelian. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menjelaskan bahwa alasan pembatalan tersebut karena BBM Pertamina mengandung etanol 3,5%, yang tidak sesuai dengan standar mereka.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklarifikasi perannya sebagai penyambung antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam memenuhi kebutuhan BBM. Proses bisnis lanjutan, menurutnya, diatur oleh masing-masing pihak. Saat ini, proses transaksi bisnis langsung (B2B) antara Pertamina dan perusahaan swasta masih berjalan. “Komunikasi B2B masih berlangsung. Saya sudah menyatakan bahwa B2B ini kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan,” kata Bahlil di BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Pertamina saat ini menghadapi tantangan dalam menarik minat perusahaan swasta untuk membeli BBM. Persyaratan yang tidak sesuai, seperti kandungan etanol yang dimiliki BBM Pertamina, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan dalam spesifikasi produk dapat mempengaruhi rantai pasokan energi nasional. Pemerintah perlu memastikan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak agar pasokan BBM dapat berlangsung lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kerja sama yang efektif antara perusahaan negara dan swasta akan menjadi kunci untuk mendukung stabilitas pasokan energi di masa depan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan