Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR, mengungkapkan kesulitan yang sering dialami dalam sistem pembayaran subsidi dan kompensasi di dalam APBN. Masalah utama yang disorotnya adalah penyaluran dana yang sering keterlambatan, yang tidak hanya memengaruhi kas negara, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik. Atas dasar hal tersebut, ia mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengutamakan perbaikan manajemen keuangan subsidi agar tidak terjebak dalam kontroversi teknis.
Pada keterangannya di Jakarta, pekan ini, Misbakhun menjelaskan bahwa aspek teknis seperti penentuan harga dan distribusi subsidi bukanlah tanggung jawab Kementerian Keuangan, melainkan kementerian teknis seperti ESDM dan Kementerian Sosial. Peran utama Menkeu adalah memastikan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut sebagai pengelola keuangan negara. “Menteri Keuangan harus fokus pada hal tersebut, bukan pada permasalahan teknis yang bisa mengganggu koordinasi antar kementerian,” ujarnya.
Seorang anggota Partai Golkar ini juga menekankan bahwa tujuan subsidi adalah untuk menjaga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan aksesibilitas harga bagi kelompok ekonomi rendah. Oleh karena itu, perdebatan di antara kementerian harus dihindari agar tidak merugikan masyarakat. Misbakhun menyeru agar perbaikan dilakukan pada basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan kerja sama antar kementerian, bukan pada perdebatan publik.
Data penerima manfaat energi akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kolaborasi Kementerian ESDM dengan BPS. Ia menegaskan bahwa penguatan koordinasi dan pembaruan data perlu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, Misbakhun menambahkan bahwa dalam APBN 2026, alokasi subsidi dan kompensasi energi diperkirakan akan meningkat karena ketidakpastian harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, disiplin keuangan dan manajemen yang baik menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas APBN dan kepercayaan masyarakat.
Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, tetapi tetap mengawasi agar dana APBN dikelola dengan baik dan efisien. Menteri Keuangan harus siap menanggapi tantangan ini dengan menjamin bahwa pembayaran subsidi dapat berjalan lancar dan terukur dengan baik.
Perbaikan sistem subsidi memang penting, namun bukan hanya itu yang harus diutamakan. Keterlambatan pembayaran dan kurang transparansi bisa mengganggu pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk subsidi benar-benar mencapai penerima seharusnya. Dengan demikian, secara tidak langsung, pemerintah juga telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan bantuan.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.