Golkar Dorong Kepala BUMN Jadi Kepala Danantara, Dengan Pengawasan yang Kuat

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Anggota Komisi VI DPR, Sarmuji, mengajukan gagasan agar Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang akan diangkat Presiden Prabowo Subianto juga memegang jabatan di Danantara. Menurutnya, langkah ini akan membantu dalam proses pembuatan keputusan karena kedua lembaga ini saling berhubungan.

“Sangat membantu jika Kepala BP BUMN juga menjadi Kepala Danantara. Hal ini akan memudahkan pengambilan keputusan. Namun, pengawasan dari pihak lain harus kuat karena kekuasaan berdua berada di tangan satu orang,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).

Sarmuji menegaskan bahwa Kepala BP BUMN harus jujur dalam menyelesaikan masalah internal dan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan. Dia berharap BP BUMN akan mampu melakukan reformasi.

“Kami harapkan semua masalah di dalam BUMN diselesaikan dengan baik. Pengelola BUMN harus jujur jika ada masalah agar proses diagnosis dan penyelesaian lebih lancar,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPR.

Sarmuji juga menekankan agar proses rekrutmen direksi dan komisaris di BP BUMN dilakukan dengan sistem yang transparan. Sekjen Partai Golkar ini meminta kebijakan yang diambil harus memprioritaskan aspek profesionalitas.

“Jangan mudah terpengaruh oleh hubungan yang manipulatif. Terlihat bagus secara eksterior, tetapi mungkin korup di dalam. Soal rekrutmen direksi dan komisaris juga perlu hati-hati. Asal usul rekrutmen tidak penting, pentingnya prosesnya memenuhi aspek profesional,” katanya.

DPR telah menyetujui Undang-Undang BUMN yang mengubah status lembaga tersebut dari kementerian menjadi badan, Kamis (2/10). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa pejabat yang akan memimpin BP BUMN akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Supratman belum dapat menentukan siapa yang akan menjadi Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN baru. Belum jelas apakah Dony Oskaria, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri BUMN, akan diangkat sebagai Kepala BP BUMN.

“Pemilihan Kepala BP BUMN akan ditentukan oleh Presiden. Mungkin dia bisa merangkap jabatan sementara, tetapi itu sepenuhnya tergantung pada keputusan Presiden,” ujar Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (26/9).

Melalui reformasi BUMN, diharapkan terjadi pengawasan yang lebih ketat dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan BUMN.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan