Wakil Wali Kota Tasikmalaya Menilai ASN Tidak Pantas Terlibat Dapur MBG

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Polemik terbaru di Kota Tasikmalaya, yakni dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), masih menjadi sorotan publik. Dua pejabat yang terlibat dalam kasus ini adalah Maswati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, serta Nanang Suhara, Sekretaris Dinas Pendidikan kota tersebut.

Program MBG, yang diinisiasi pemerintah pusat dan dilaksanakan di tingkat daerah, seharusnya fokus pada pelayanan masyarakat tanpa campur tangan kepentingan birokrasi. Justru, adanya dugaan keterlibatan aparatur negara dalam kegiatan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang netralitas dan etika yang harus dipertahankan oleh pejabat.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Raden Diky Chandra, menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempelajari perkara ini berdasarkan aturan yang berlaku. Menurutnya, ada peraturan yang memungkinkan ASN terlibat dalam kegiatan seperti ini, asalkan tidak mengganggu kebijakan lainnya. Namun, ada juga regulasi lain yang mengatur keterlibatan ASN dalam hal tersebut.

Diky juga mengakui bahwa, meskipun secara hukum mungkin ada ruang untuk pengecualian, praktik seperti ini tidak pantas dilakukan oleh pejabat. Hal ini karena aparatur sipil negara perlu menjaga netralitas dan fokus pada pelayanan masyarakat, bukan mencampuri bisnis yang berhubungan langsung dengan kebijakan publik.

Sebagai tindak lanjut, pihak berwenang telah menaruh pejabat tersebut dalam klarifikasi agar tidak terjadi pelanggaran etika. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga masih menunggu hasil kajian lebih lanjut sebelum mengambil langkah berikutnya. Beberapa pihak merasa khawatir jika kasus ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama karena salah satu pejabat terlibat berasal dari Dinas Pendidikan, yang langsung terkait dengan distribusi makanan bergizi untuk siswa sekolah.

Kasus ini mengingatkan betapa pentingnya pemisahan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab publik. Pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama bagi aparatur sipil negara, tanpa campur tangan kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas. Jika Anda seorang pejabat, ingatlah bahwa percaya diri dan kejujuran dalam menjalankan tugas adalah kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan