Pemberhentian Massa di Gedung Putih Jika Shutdown Pemerintah AS Lanjut Berjalan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Gedung Putih mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai negeri sipil (PNS) jika government shutdown atau penutupan pemerintah terus berlangsung. Hal ini terjadi karena Kongres Amerika Serikat (AS) belum bisa sepakat tentang anggaran yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih, menyampaikan bahwa berbagai instansi pemerintah sudah menggagas rencana pemangkasan anggaran. “Karena Partai Demokrat memaksa penutupan pemerintah, Presiden telah memerintahkan Kabinet dan Kantor Manajemen dan Anggaran bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk mencari area yang dapat dipangkas. Kami yakin PHK akan segera datang,” ujarnya, seperti dikutip Reuters, Kamis (2/10/2025).

Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan belum ada keputusan final tentang apakah pekerjan tertentu akan diberhentikan atau tidak. Namun, ia mengungkapkan risiko PHK akan meningkat jika shutdown terus berlanjut.

“Saat ini, kami belum memutuskan tindakan spesifik terhadap pekerja tertentu,” kata Vance. Sebelumnya, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) di Gedung Putih mengirimkan memo yang meminta seluruh lembaga federal untuk siap melakukan PHK massal. Mereka diminta mengidentifikasi program, proyek, dan aktivitas yang akan kehilangan dukungan finansial diskresioner sejak 1 Oktober 2025 jika Kongres tidak bisa menyetujui anggaran.

“Program yang tidak termasuk dalam alokasi wajib akan paling terpengaruh oleh shutdown,” tulis OMB dalam memo tersebut. Belum pasti apakah ini adalah strategi Presiden Donald Trump untuk mengurangi tenaga kerja federal atau hanya upaya negosiasi agar Partai Demokrat setuju dengan rancangan pendanaan dari Partai Republik.

Shutdown pemerintahan AS adalah kondisi di mana sebagian instansi federal berhenti beroperasi karena Kongres tidak sepakat dengan anggaran. Tahun fiskal 2025 AS berakhir pada 30 September. Jika tidak ada kesepakatan, pemerintah tidak punya dana legal untuk operasional.

Pemutusan hubungan kerja massal selama government shutdown bukan hal baru. Dalam sejarah, ada beberapa kasus di mana ribuan PNS kehilangan pekerjaan sementara. Misalnya, pada 2013, sekitar 800.000 pejabat federal harus dirumahkan selama 16 hari. Kasus ini membuktikan dampak langsung shutdown terhadap tenaga kerja dan stabilitas ekonomi.

Krisis anggaran ini juga menimbulkan ketidakpastian bagi warga dan bisnis. Tanpa dana yang mencukupi, banyak layanan pemerintah yang terganggu, seperti pelayanan publik, pengelolaan infrastruktur, dan bahkan pembayaran gaji pegawai. Hal ini mengganggu rencana keuangan keluarga dan bisnis, terutama di sektor yang bergantung pada kontrak pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk pemerintah dan Kongres menemukan solusi cepat. Ketidakstabilan anggaran tidak hanya mempengaruhi PNS, tetapi juga masyarakat luas. Solusi yang seimbang diperlukan untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan lancar tanpa merugikan pekerja dan masyarakat.

Kesimpulan yang bisa diambil dari situasi ini adalah bahwa stabilitas politik dan keuangan dalam pemerintahan sangat krusial. Tanpa kesepakatan yang tepat waktu, dampaknya tidak hanya merugikan pejabat sipil, tetapi juga ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah dan Kongres harus bekerja sama untuk menjamin biaya operasi tetap tersedia agar layanan publik tetap berjalan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan