Pemanggilan Komisi XII DPR untuk HIPMI Soal Impor BBM

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berencana untuk mengundang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam sidang mendatang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan pemerintah.

Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XII dari Fraksi Gerindra, menjelaskan bahwa DPR ingin mendengar pendapat HIPMI untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak kebijakan impor BBM. Ia menyatakan pentingnya keterlibatan HIPMI karena mereka mewakili aspirasi pengusaha muda yang juga berperan dalam sektor energi. Menurut Bambang, jika impor BBM hanya diawasi oleh Pertamina saja, ada kemungkinan akan terjadi distorsi yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.

Bambang juga membahas kepentingan konsumen dalam mendapatkan BBM berkualitas sambil menjaga iklim kompetisi yang sehat. Dia menggarisbawahi bahwa di beberapa negara, pasar BBM lebih terbuka, memberikan masyarakat lebih banyak pilihan. Melalui pemanggilan HIPMI, DPR ingin mengamankan agar Biaya BBM tetap terjangkau untuk seluruh pihak.

Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi XII dari Fraksi NasDem, menegaskan bahwa pemanggilan HIPMI merupakan usaha DPR untuk menyeimbangkan aspirasi antara pemerintah, BUMN, dan dunia usaha. Menurutnya, kebijakan energi harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Sugeng menambahkan bahwa HIPMI mewakili generasi pengusaha muda yang potensial, sehingga pandangan mereka harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Sugeng juga mengungkapkan keinginan DPR untuk memastikan bahwa kebijakan impor BBM tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Ia yakin bahwa keberadaan lebih banyak pemain di sektor BBM akan memberikan manfaat langsung kepada konsumen karena akan tercipta persaingan yang sehat.

Sementara itu, Syafruddin, anggota Komisi XII dari Fraksi PKB, mendukung pemanggilan HIPMI untuk mendengar langsung suara pelaku usaha muda. Ia menekankan pentingnya perspektif dari dunia usaha yang selama ini berperan dalam rantai pasok energi nasional. Syafruddin juga mempertanyakan adanya batasan pada satu pemain saja dalam impor BBM, yang dapat menyebabkan kesulitan bagi pihak lain untuk bersaing.

Yulian Gunhar, anggota Komisi XII dari Fraksi PDI Perjuangan, menekankan bahwa transparansi dalam kebijakan impor BBM harus dijaga. Menurutnya, HIPMI dapat menjelaskan kondisi lapangan terkait akses dan peluang usaha di sektor tersebut. Gunhar juga menambahkan bahwa keterlibatan swasta harus dipertimbangkan untuk menjamin ketersediaan energi berkualitas bagi masyarakat.

Aqib Andriansyah, anggota Komisi XII dari Fraksi PAN, menyebut pemanggilan HIPMI sebagai langkah penting untuk menyeimbangkan pembahasan kebijakan energi. Menurutnya, pandangan pengusaha muda akan memperkaya diskusi dan memberikan perspektif baru di luar BUMN maupun pemerintah. Aqib juga mengingtikan bahwa kebijakan energi harus memperhatikan keadilan bagi konsumen dan dunia usaha.

Komisi XII DPR menargetkan pertemuan dengan HIPMI akan segera dilaksanakan setelah masa sidang baru dimulai. Legislator berharap masukan dari HIPMI akan menjadi bahan evaluasi penting dalam kebijakan impor BBM yang sedang berlangsung.

Setiap kebijakan energi harus dirumuskan dengan pendekatan yang inklusif, mempertimbangkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan impor BBM tidak hanya menguntungkan satu pihak, namun juga memberikan manfaat bagi konsumen dan dunia usaha secara luas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan