Inovasi dan Optimalisasi Kerjasama Lembaga: Inspirasi dari Model Nordik

Dalam ranah kebijakan publik, setelah fase pelaksanaan, selanjutnya dilakukan evaluasi yang didasarkan pada opinio publik serta hasil kebijakan yang dapat diamati baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Thomas Birkland menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk mengecek apakah kebijakan berjalan sesuai rencana dan dapat memuaskan masyarakat.

Opini publik tentang evaluasi kebijakan sangat berarti bagi pejabat yang memutuskan kebijakan untuk melakukan pengukuran terhadap hasil pelaksanaan kebijakan. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat merasa khawatir dengan berita tentang siswa yang mengalami keracunan akibat konsumsi makanan dari Program Makan Siang Gratis (MBG) yang diselenggarakan pemerintah.

Pada awal tahun, jumlah kasus masih sedikit. Presiden Prabowo menyebutkan dalam pidatonya, “Kasus keracunan atau masalah pencernaan yang terjadi pada sekitar 200 orang, yaitu 200 dari 3,5 juta, atau sekitar 0,005 persen. Hal ini berarti keberhasilan program mencapai 99,99 persen.” Namun klaim ini tidak bertahan lama, karena pada 27 September 2025 tercatat 6.542 anak menderita keracunan makanan. Jika dihitung, angka ini setara dengan 18 anak per hari, 126 anak per minggu, atau 545 anak per bulan.

Data ini menunjukan bahwa keracunan makanan bukan hanya kejadian satu kali, tetapi masalah yang terus terjadi dan berulang. Dalam konteks Program Makan Siang Bergizi Gratis yang dikembangkan pemerintahan Prabowo Gibran, evaluasi serius dan perubahan yang nyata diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Penelitian oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menemukan beberapa masalah inti dalam kebijakan ini, termasuk penggunaan makanan “Ultra Processed Food” dan susu berperisa tinggi, pengurangan dana daearah untuk melanjutkan program MBG, hingga korban yang terus terjadi karena pengawasan terhadap kualitas makanan yang lemah.

Berdasarkan teori Birkland tentang evaluasi kebijakan sebagai upaya memastikan pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan, maka program MBG dapat dikatakan gagal dan memerlukan evaluasi mendalam.

Meskipun Presiden Prabowo sering menyebutkan bahwa program makan siang bergizi gratis bukan hal baru, karena negara-negara Nordik, Inggris, India, Brazil, dan Amerika Serikat telah menerapkannya, namun untuk evaluasi kebijakan makan siang bergizi ini, lebih baik menggunakan negara Nordik sebagai referensi. Swedia, sebagai bagian dari negara Nordik, telah mengimplementasikan program ini sejak tahun 1950.

Walaupun berada dalam satu wilayah, kebijakan program makan siang gratis di setiap negara Nordik tidak sama. Ada beberapa evaluasi kebijakan MBG yang bisa diperbaiki dengan mempelajari kebijakan makan siang gratis di Nordik. Dalam hal gizi, Finlandia memiliki kebijakan dan regulasi yang lebih ketat dibandingkan Swedia dan Islandia, terutama dalam standar gizi, seperti penggunaan whole grain dan susu wajib untuk menjaga kualitas makanan.

Meskipun Indonesia telah memiliki standarisasi gizi, kandungan gizi harus menjadi peraturan yang ketat, bukan hanya standarisasi yang performatif. Selain itu, salah satu masalah program makan siang bergizi gratis adalah naiknya biaya, bahkan laporan dari CISDI menunjukkan bahwa dana transfer dari pusat ke daerah sering terganggu dan dikurangi untuk menjaga keberlangsungan program makan siang bergizi gratis.

Negara-negara Nordik memberikan otoritas dan kewenangan kebijakan MBG kepada pemerintah daerah. Artikel yang ditulis oleh Juniusdottir et al. (2018), Mikkelsen et al. (2013), dan Heim et al. (2022) menjelaskan bahwa program makan siang gratis diatur oleh pemerintah daerah atau munisipalitas. Dengan demikian, tidak ada pengurangan dana transfer daerah, melainkan pemerintah pusat memberikan kewenangan program tersebut kepada pemerintah daerah dengan menambahkan transfer daerah. Hal ini akan membuat daerah merasa memegang program tersebut dan memperkuat pengawasan di tingkat daerah.

Bahkan, pihak sekolah atau komite sekolah bisa membantu mengawasi kualitas makanan dari proses produksi hingga distribusi, seperti yang dilakukan di Brazil dan India. Sebaliknya, pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi keracunan makanan akibat MBG. Pemerintah pusat harus mencontoh model Nordik dengan memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menjaga kualitas MBG.

Dibandingkan dengan negara Nordik, ada perbedaan signifikan dalam pengelolaan program makan siang bergizi gratis. Di Norwegia, Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet) berperan penting dalam menetapkan standar keamanan pangan, melakukan inspeksi terhadap dapur dan katering, serta mencabut sertifikasi pemasok yang melanggar aturan. Sistem ini memastikan pengawasan keamanan pangan yang terpusat, profesional, dan akuntabel.

Di Indonesia, fungsi serupa dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan daerah. Di Finlandia, pengelolaan makanan sekolah diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan melalui Finnish National Agency for Education (Opetushallitus). Program makan siang gratis dianggap sebagai bagian dari pendidikan gizi, bukan hanya layanan konsumsi. Pedoman gizi nasional memastikan standar nutrisi di seluruh sekolah. Di Swedia, otoritas pendidikan dan keamanan pangan bekerja sama untuk memastikan makanan sekolah gratis dan bergizi sesuai pedoman nasional.

Di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) serta Kementerian Agama bisa memainkan peran serupa dalam mengintegrasikan kebijakan program makan siang gratis.

Jika program Makan Bergizi Gratis tetap mengutamakan “gratis” tanpa menjamin kualitas, maka tujuannya tidak akan tercapai. Indonesia perlu belajar dari Nordik: menjadikan gizi, keamanan, dan pengawasan sebagai Dasar utama. Gratis harus berarti aman, sehat, dan mendidik.

Program Makan Siang Bergizi Gratis harunya bisa menjadi pelopornya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Untuk itu, kualitas dan keamanan makanan harus dijaga dengan ketat, tidak hanya sebagai program sosiobudaya, tetapi juga sebagai investasi bagi masa depan bangsa.

Baca juga Berita lainnya di News Page