Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Prof Dadan Hindayana, mengungkapkan kekhawatiran tentang peningkatan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua bulan terakhir. Menurutnya, mayoritas kasus tersebut terjadi karena pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak sesuai dengan ketentuan.
“Proses mulai dari pembelian bahan baku, penyiapan hingga distribusi seringkali tidak memenuhi aturan yang berlaku,” tutur Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025). Data menunjukkan adanya SPPG yang membeli bahan baku empat hari sebelum penyajian, padalah mengingat juknis hanya mengizinkan maksimal dua hari untuk memastikan kualitas dan kesegaran makanan.
Permasalahan juga muncul dalam tahap memasak dan pengiriman. Contohnya, ada dapur yang menyelesaikan proses memasak pada pukul 09.00, namun makanan baru sampai ke penerima manfaat setelah lebih dari setengah hari. Hal ini dianggap meningkatkan risiko kerusakan kualitas makanan.
Kepala BGN juga mengkritik kondisi sanitasi di dapur penyedia. “Tak semua SPPG menggunakan air yang memenuhi standar. Bahkan ketika kami periksa di Bandung, meskipun alat sterilisasi ada, alat makan masih dicuci dengan air dingin,” ujarnya. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar seluruh SPPG melakukan sterilisasi alat makan dan meningkatkan kebersihan. BGN juga mendorong penggunaan air galon dengan saringan untuk memasak.
SPPG yang terbukti melanggar SOP akan dikenai sanksi. “Kami akan menutup sementara hingga mereka melakukan perbaikan. Tidak ada batas waktu, tergantung seberapa cepat mereka bisa sesuaikan diri dan menunggu hasil investigasi,” tegas Dadan.
Selain penutupan, BGN juga mengajak penyelenggara untuk memitigasi trauma pada anak-anak penerima manfaat yang terdampak keracunan. Untuk jangka panjang, Badan Gizi Nasional tengah menyusun regulasi baru berupa sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Sertifikasi SLHS akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Kemenkes, sedangkan sertifikasi HACCP akan melibatkan lembaga independen yang berkompeten di bidang keamanan pangan. “Jadi tidak hanya soal sanitasi, tapi juga jaminan keamanan pangan secara komprehensif,” kata Dadan.
Kasus keracunan dalam program MBG mengingatkan kita betapa pentingnya pengawasan ketat terhadap standar sanitasi dan keamanan pangan. Keberanian pemerintah untuk mengambil langkah tegas, seperti penutupan sementara SPPG dan pengenalan sertifikasi baru, menunjukkan komitmen untuk melindungi terpaksa manfaat. Kebersamaan antara semua pihak, mulai dari penyelenggara hingga komunitas, menjadi kunci agar program pembangunan ini dapat berjalan dengan aman dan efektif.
Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.