Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Purbaya Waspadai BUMN

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan keprihatinan mengenai distribusi subsidi dan kompensasi energi yang masih belum optimal. Menurutnya, sebagian masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi masih merasakan manfaat dari program tersebut.

Dalam pertemuan dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025), Purbaya menyatakan bahwa data Susenas menunjukkan bahwa kalangan desil 8-10, yang termasuk masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi yang tinggi, masih mendapatkan bagian yang signifikan dari subsidi energi.

Subsidi dan kompensasi diberikan pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi. Purbaya menjelaskan bahwa jika pelaksanaan program ini tidak tepat sasaran, justru akan memperparah ketidaksempurnaan di pasar.

“Bukan semua warga dapat menikmati hasil perkembangan ekonomi secara merata. Subsidi menjadi salah satu cara untuk memastikan mereka juga dapat merasakan manfaat. Namun, jika salah sasaran, subsidi justru dapat memperparah ketidaksempurnaan di pasar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Purbaya berharap agar pelaksanaan subsidi dan kompensasi energi di masa depan lebih tepat sasaran dan adil. Ia juga meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih hati-hati dalam penyaluran subsidi.

“BUMN harus lebih berhati-hati saat menjalankan subsidi, agar tidak menimbulkan ketidaksempurnaan di pasar sendiri,” katanya.

Untuk meningkatkan akurasi penerima subsidi, Indonesia telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Purbaya berencana mendiskusikan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar DTSEN segera digunakan.

“Kita sudah memiliki DTSEN, sudah digunakan Kementerian Sosial, tetapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan mendiskusikan agar mereka menggunakan DTSEN ini ke depan,” tumbuhnya.

Selain itu, Purbaya juga akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan survei terkait pelaksanaan subsidi energi. “Jadi, jika ada penyimpangan, hati-hati saja,” tambahnya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa subsidi energi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan penggabungan keuntungan pada kalangan tertentu, sebaliknya memperburuk ketimpangan sosial. Studi kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa penggunaan data sosial ekonomis nasional dapat meningkatkan efisiensi distribusi subsidi.

Penerapan DTSEN di masa depan diharapkan bisa mengurangi kecurangan dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan terorganisir, program subsidi dapat berfungsi lebih efektif.

Subsidi energi adalah salah satu bentuk dukungan yang dapat membawa dampak signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang sebenarnya membutuhkannya.

Pelaksanaan subsidi yang tepat sasaran tidak hanya akan mengurangi beban keuangan negara, tetapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi secara merata.

Pembaruan sistem subsidi dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan semangat yang tinggi, pemerintah dan institusi terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap sentil manfaat dapat disalurkan kepada masyarakat yang seharusnya.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page