Mafia Slot Penerbangan? Kemenhub Segera Menanggapi

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menolak tuduhan adanya praktik jual-beli slot waktu atau jam penerbangan oleh kelompok tertentu. Kementerian ini menanggapi klaim bahwa ada mafia yang mengatur penjualan slot waktu penerbangan favorit kepada maskapai tertentu.

Lukman F. Laisa, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, menjelaskan bahwa setiap maskapai penerbangan memiliki kebebasan untuk memilih waktu penerbangan yang diinginkan. Namun, pilihan ini tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan slot di bandara. Dalam Ketua Persiapan Media di Rumah Makan Pangeran, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025), dia menambahkan bahwa pemilihan jam penerbangan juga mempertimbangkan faktor pasaran, rotasi pesawat, dan keberadaan slot di bandara.

Menurut Lukman, bandara akan memberitahu maskapai penerbangan jika terdapat slot kosong. Maskapai kemudian memiliki kebebasan untuk menentukan apakah mereka akan mengambil slot tersebut atau tidak. Prosedur ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025. Menurut peraturan tersebut, jika maskapai tidak menggunakan slot penerbangan yang telah diberikan selama dua minggu berturut-turut, slot tersebut akan dikembalikan ke Kementerian Perhubungan. Lukman mengungkapkan bahwa sejak Mei sampai Juli, sebanyak 651 slot telah dicabut karena tidak digunakan.

Lukman juga menegaskan bahwa maskapai yang memerlukan slot tambahan waktu penerbangan dapat mengajukan permohonan ke Kementerian Perhubungan. “Jadi ketika ada usul, baru kita kasih,” katanya dengan tegas.

Sejumlah anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan telah mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait absensi layanan Garuda Indonesia dan Citilink di jam-jam tertentu. Mereka menuduh bahwa maskapai swasta justru mendominasi slot waktu penerbangan yang populer. Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR, mengungkapkan keprihatinannya dan menanyakan apakah adanya praktik jual-beli slot waktu penerbangan. Ia bahkan menduga ada transaksi dengan nilai mencapai miliaran rupiah dan meminta penjelasan dari manajemen Garuda Indonesia serta tindakan dari penegak hukum jika tuduhan tersebut benar.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah merespons isu tersebut. Menurut maskapai ini, anggapan tersebut timbul karena ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap Garuda Indonesia. Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, menjelaskan bahwa penurunan frekuensi penerbangan ke beberapa rute menyebabkan masyarakat merasa bahwa Garuda tidak hadir di jam-jam puncak. “Mungkin dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat bahwasannya kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Ketika ditanya tentang adanya mafia, Reza tidak memberikan jawaban yang tegas. Ia hanya menjelaskan bahwa pengajuan slot rute penerbangan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan telah mendapatkan dukungan dari otoritas terkait.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa isu slot penerbangan terus menjadi perhatian publik. Studi kasus menunjukkan bahwa di beberapa negara, praktik sejenis telah mengakibatkan kerugian finansial dan gangguan pada layanan penerbangan. Infografis yang menunjukkan perbandingan slot penerbangan antara maskapai negara dan swasta juga menjadi bahan percakapan hangat.

Tidak ada mafia di balik pengaturan slot penerbangan. Maskapai memiliki kebebasan untuk memilih waktu penerbangan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan. Namun, transparansi dan pengawasan perlu diupayakan agar sistem penerbangan tetap adil dan efisien. Masyarakat diharapkan untuk terus memantau perkembangan isu ini, sedangkan maskapai penerbangan dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan layanan yang terbaik bagi penumpang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page