Inovasi dan Efisiensi Daerah Diorbitkan Mendagri dalam Pelaksanaan Soal TKD

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa strategi tepat perlu diterapkan dalam menghadapi perubahan dalam distribusi dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menyerukan kepada seluruh pejabat Kemendagri untuk memfokuskan diri pada pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda). Hal ini diharapkan agar kebijakan pusat dapat diterapkan dengan efektif walaupun ada perubahan dalam alokasi dana TKD.

Selain itu, Tito menjelaskan bahwa langkah-langkah tersebut penting agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu oleh fluktuasi dalam distribusi dana daerah. “Harus ada penanganan yang bijak dan rencana yang jelas agar perubahan dalam Transfer ke Daerah tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah maupun pelayanan masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (29/9/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan selama Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/9). Selain itu, Tito juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memastikan bahwa pengalihan dana TKD sesuai dengan kapasitas fiskal tiap daerah. Dengan demikian, Pemda tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang, termasuk dalam menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Tito menegaskan adanya empat langkah penting yang harus diikuti Pemda. Pertama, harus dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran, khususnya pada biaya perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan dan perawatan sarana kantor. Kedua, Pemda diharapkan dapat mengembangkan sumber pendapatan baru yang tidak mengganggu masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Selain itu, Pemda juga dapat mendorong sektor swasta melalui kemudahan berbisnis dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Ketiga, Pemda diminta untuk memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat yang ada di wilayah masing-masing. Menurut Tito, kolaborasi dengan agenda nasional akan memperkuat pembangunan daerah. Keempat, daerah harus mampu mengembangkan inovasi dan terobosan kreatif. Contohnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura. Inovasi ini dianggap dapat mendorong perekonomian lokal dan memperluas akses pasar internasional.

“Setiap daerah harus berani mengembangkan terobosan baru berdasarkan potensi masing-masing. Dengan demikian, meskipun ada perubahan dalam TKD, pembangunan tetap berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” kata Tito. Rapat konsinyering ini dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemendagri tahun 2026 berjalan dengan baik. Setiap unit kerja diberi kesempatan untuk menyampaikan capaian dan kebutuhan, kemudian Mendagri melakukan pendalaman untuk memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Inovasi dan adaptasi menjadi kunci utama dalam menanggapi perubahan finansial di tingkat daerah. Dengan mengembangkan sumber pendapatan baru dan mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemda dapat menjaga stabilitas keuangan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Terobosan seperti yang dilakukan Kepri menunjukkan bahwa potensi lokal dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page