Pemerintah diharapkan untuk merancang Peraturan Presiden (Perpres) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah banyaknya kasus keracunan yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap SPPG memiliki peralatan sterilisasi untuk food tray, filter air, CCTV yang terhubung langsung ke pusat, serta koki yang telah terlatih dengan baik.
Diah Saminarsih, pendiri dan CEO CISDI, menegaskan bahwa keutamaan pemerintah saat ini adalah menyusun rancangan Perpres yang memfokuskan pada perbaikan dan pengaturan program MBG secara komprehensif, bukan sekedar mempercepat proses. Proses perancangan ini sebaiknya melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, ahli, masyarakat sipil, dan semua elemen yang terlibat dalam program MBG, agar standar keamanan pangan yang melibatkan berbagai sektor dapat ditetapkan dengan baik dalam Perpres.
CISDI mendorong penerapan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sebagai standar keamanan pangan. Metode ini berfokus pada pencegahan penyakit melalui makanan (foodborne disease) dengan meminimalisasi kontaminasi silang di semua tahap, mulai dari penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan. HACCP menggunakan pendekatan diagram alir dan logika sebab-akibat, sehingga setiap proses di satu titik akan memengaruhi tahap berikutnya. Hal ini menjamin pengawasan yang ketat di setiap titik kontrol.
Diah menyoroti bahwa HACCP merupakan standar global yang efektif dalam mengurangi risiko kontaminasi silang hingga 60 persen, seperti yang terbukti dalam studi di India. Selain itu, HACCP juga digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan keamanan makanan secara komprehensif. Indonesia Bioethics Forum (IBF) juga merekomendasikan penerapan wajib HACCP dalam program MBG. Ini berarti semua pihak yang terlibat dalam pengolahan makanan, termasuk SPPI, ahli gizi, penjamah makanan, dan relawan, wajib mendapatkan pelatihan higiene sanitasi serta sertifikasi ulang setiap tahun.
Presiden Prabowo juga menyatakan keprihatinan terhadap berbagai insiden yang terjadi dan langsung memanggil Dadan Hindayana untuk segera menindaklanjuti. Selain memperbaiki infrastruktur, Prabowo meminta SPPG dilengkapi dengan alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan, CCTV, dan filter air. Selain itu, semua SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memastikan mereka memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Kementerian Kesehatan juga akan mengoptimalkan puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk memantau SPPG secara rutin.
Pemerintah harus segera menjawab tantangan keamanan pangan dengan memperluas kolaborasi antar-sektor dan menerapkan standar global. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan dengan aman dan efektif, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.