Kepercayaan Publik Terhadap Transformasi dalam Polri

Pengungkapan penting tentang reformasi Polri mulai menjadi sorotan di masyarakat, dengan berbagai kasus yang semakin membuka mata umum. Masyarakat berharap Polri melakukan perubahan yang mendalam, baik dalam struktur maupun budaya, bukan hanya sekedar tindakan kosmetik. Tujuan utama adalah agar Polri dapat menjadi institusi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan manusia, seperti yang selalu digaungkan dalam konsep Polri Presisi.

Untuk menanggapi tekanan ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim transformasi melalui Surat Perintah Nomor Sprin/2749/IX/2025 tanggal 17 September 2025. Tim yang terdiri dari 52 anggota internal dipimpin oleh Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, Kalemdiklat Polri. Tugas utama tim ini adalah mengevaluasi, merumuskan, dan mengawasi pembenahan internal Polri. Langkah ini menunjukkan komitmen Polri untuk mereformasi diri dengan cepat dan serius.

Pembentukan tim ini patut diakutasi sebagai tanda keseriusan Polri. Namun, perlu diingat bahwa upaya ini harus mampu merespon kritik masyarakat agar perubahan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat perubahan nyata dalam reformasi Polri.

Untuk memperdalam pemahaman tentang reformasi, dapat dilihat dari contoh negara lain seperti Kepolisian Norwegia yang mengembangkan Model Nordik. Model ini berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian hingga di atas 80 persen dengan mengedepankan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Prinsip kolaborasi ini mendorong keadilan sosial, distribusi pendapatan yang adil, serta perbudakan saling percaya antara negara, aparat, dan masyarakat.

Walaupun Indonesia memiliki realita sosial dan politik yang berbeda, prinsip kolaborasi tetap menjadi kunci sukses reformasi Polri. Polri membutuhkan dukungan pemerintah dalam pembuatan kebijakan, kerjasama dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayani, serta kolaborasi dengan sektor strategis lainnya untuk membangun sistem kepolisian yang modern.

Transformasi internal yang dilakukan tim transformasi harus menjadi pintu gerbang bagi Polri untuk membangun pola kerja kolaboratif yang lebih luas. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun dengan pendekatan silo, tetapi melalui kerjasama yang konsisten, transparan, dan berani menyentuh isu-isu fondamentale dalam Polri. Perubahan kultural yang nyata, seperti perbaikan sistem rekrutmen, transparansi, partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan budaya pelayanan yang humanis, akan membantu Polri mencapai standar kepolisian yang tinggi.

Langkah yang diambil Kapolri saat ini dapat dikaitkan dengan konsep perubahan organisasi oleh Kurt Lewin (1948), yang meliputi tahap unfreeze, movement, dan refreeze. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah, membongkar status quo, dan menyiapkan kesadaran bahwa perubahan perlu terjadi. Namun, proses ini tidak berhenti di situ. Tahap selanjutnya, movement, memerlukan implementasi nyata di tengah tantangan internal dan eksternal yang kerap menghadang. Tahap terakhir, refreeze, memastikan perubahan menjadi bagian permanen dari kultur organisasi melalui enkulturasi yang konsisten.

Di tengah skeptisisme dan kritik masyarakat, dukungan publik tetap menjadi faktor kunci dalam reformasi Polri. Masyarakat berhak kritisi, tetapi kritik tersebut harus konstruktif dan memberikan ruang bagi Polri untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Dukungan masyarakat bukan berarti menutup mata, melainkan membuka peluang agar Polri dapat melakukan perubahan dengan baik.

Arah transformasi Polri tergantung pada kerja sama antara institusi dan masyarakat. Polri telah menunjukkan komitmen dengan membentuk tim transformasi, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendorong agar hasilnya sesungguhnya dapat dirasakan. Transformasi Polri adalah tanggung jawab bersama, dan hanya dengan kerja sama yang kuat, Polri dapat menjadi institusi yang lebih profesional, humanis, dan berintegritas.

Reformasi Polri bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerja keras dan kolaborasi yang kuat, Polri dapat mencapai visi Polri Presisi. Keberanian Polri untuk terbuka, dukungan masyarakat, dan kesediaan seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi akan menjadi kunci sukses transformasi ini. Hanya dengan langkah-langkah yang konkret dan konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan kunci kembali tegak.

Dr. Endang Tirtana, sebagai Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memberikan wawasan penting tentang reformasi Polri. Menurutnya, transformasi yang berhasil membutuhkan kolaborasi antara Polri, pemerintah, masyarakat, dan sektor strategis. Hanya dengan kerja sama yang erat, Polri dapat mencapai tujuan reformasi yang diinginkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page