Kekecewaan Prabowo Terhadap Perusahaan BUMN yang Membagi Bonus

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto mengkritik keras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan bonus tahunan meskipun perusahaan mereka mengalami kerugian. Menurut Prabowo, bonus tersebut diberikan kepada pejabat BUMN dengan alasan bahwa mereka sudah dipercaya oleh negara.

Ketika memarut keadaan tersebut, Prabowo menilai tindakan pejabat BUMN yang menerima bonus saat perusahaan rugi sebagai sesuatu yang tidak pantas. “Manajemen harus membersihkan BUMN tersebut, kadang-kadang mereka diberi kepercayaan negara. Mereka berpikir itu perusahaan nenek moyang, sehingga dikenalpakan rugi tetapi tetap mengambil bonus untuk diri sendiri, betul-betul tidak wajar!” ujar Prabowo selama Munas VI PKS, pada hari Senin (29/9/2025).

Dengan nada yang serius, Prabowo mengancam akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk tangani kasus tersebut melalui jalur hukum. Dia bahkan menanyakan kepada anggota PKS yang hadir apakah tindakan hukum terhadap pejabat BUMN tersebut harus dilakukan atau tidak.

“Saya akan meminta Kejaksaan dan KPK untuk mengejar mereka, apakah saudara-sekalian setuju atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam lagi,” ungkap Prabowo, diiringi gelak tawa dari hadirin.

Prabowo juga menguatkan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada BUMN di bawah manajemen baru, seperti BPI Danantara, untuk melakukan penyesuaian. Ia menentukan waktu 2-4 tahun untuk proses tersebut.

“Saudara-saudara, kita berikan kesempatan kepada BUMN dalam waktu 2, 3, atau 4 tahun untuk melakukan pengaturan yang benar,” tegas Prabowo.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa beberapa BUMN masih mengalami ketidaktransparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam distribusi bonus. Studi kasus di beberapa perusahaan menunjukkan bahwa praktik ini sering terjadi ketika manajemen tidak sepenuhnya berkomitmen pada prinsip kelestarian finansial.

Sementara itu, infografis yang ditampilkan oleh Kementerian BUMN menunjukkan bahwa sekitar 30% BUMN mengalami kerugian pada tahun 2024, sebagian besar disebabkan oleh manajemen yang tidak efisien dan korupsi internal. Hal ini membutuhkan tindakan tegas dari pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas perusahaan.

Parafrase dan analisis ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo dalam menyelesaikan masalah BUMN tidak hanya relevan, tetapi juga penting untuk memastikan integritas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Permasalahan ini perlu ditangani dengan serius agar BUMN dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan