Insiden Keracunan Massal, Menkes Persiapkan Tim Ahli Gizi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah merencanakan untuk memperkuat pengawasan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) setelah terjadi insiden keracunan massal. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, mengungkapkan rencana untuk mengirimkan ahli gizi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai dukungan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengamankan standar gizi dan kebersihan di tempat penyediaan MBG.

Dalam kesempatan rapat koordinasi penanganan kejadian luar biasa (KLB) MBG di kantor Kemenkes, Jakarta, Minggu tanggal 28 September 2025, Budi menjelaskan bahwa ahli gizi sedang disiapkan. “Untuk sementara, mereka akan dibantu langsung dari Kemenkes,” katanya.

Meskipun jumlah tenaga ahli yang akan dikirim belum diungkapkan secara detail, Budi menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membuat seluruh dapur MBG memenuhi standar dalam waktu satu bulan ke depan. “Tujuan utama adalah memastikan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi kriteria kebersihan, sumber daya manusia, dan proses penyajian makanan,” ujarnya.

Selain penambahan ahli gizi, pemerintah juga memperhatikan secara serius kondisi dapur SPPG yang berperan sebagai mitra dalam program MBG. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menyatakan bahwa akan dilakukan evaluasi terhadap disiplin, kemampuan, dan kualitas juru masak di seluruh SPPG. “Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di lokasi yang terdampak, tetapi juga di seluruh SPPG. Jika ada masalah, dapur tersebut akan ditutup sementara untuk investigasi dan perbaikan,” jelasnya.

Zulkifli menambahkan bahwa setiap dapur wajib melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki sistem sanitasi, terutama terkait kualitas air dan pengelolaan limbah. Pemerintah juga menekankan kebutuhan adanya juru masak yang bersertifikat untuk menjamin keamanan pangan. Selain itu, Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kini menjadi persyaratan wajib bagi semua dapur penyedia MBG. “Keselamatan anak-anak adalah prioritas. Oleh karena itu, semua SPPG harus memiliki SLHS. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga harus aktif dalam pengawasan,” katanya.

Di samping itu, Kemenkes diharapkan untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam melaksanakan pemantauan rutin terhadap dapur MBG di seluruh Indonesia.

Program makan bergizi gratis (MBG) memegang peranan penting dalam mendukung kesehatan anak-anak di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan. Dengan adanya standar yang lebih ketat, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi para penerimanya. Kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga lembaga mitra, menjadi kunci sukses dalam menjaga kelangsungan program ini.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page

Tinggalkan Balasan