Petani Sejumlah 6 Juta Belum Tebus Pupuk, Kementerian Pertanian: Basis Data Masih Kurang Mempu

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kementerian Pertanian mengakui kekurangan dalam data penyaluran pupuk subsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Situasi ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan penyalahgunaan pupuk subsidi di tingkat lapangan.

“Dalam penyusunan RDKK, kita masih mengalami keterbatasan dalam basis data. Hal ini dapat menyebabkan data yang kita gunakan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan,” ungkap Kapoksi Pengawasan Pupuk Ditjen PSP Kementan, Hendry Y. Rahman, saat diskusi Evaluasi Tata Kelola Subsidi Pupuk di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Pelakuannya dijelaskan lebih jauh karena terdapat selisih antara data indeks pertanaman (IP) dengan data yang diusulkan. Jika ada perbedaan, data tersebut belum bisa diverifikasi atau divalidasi.

Kondisi ini menyebabkan risiko penyalahgunaan pupuk subsidi menjadi lebih besar. “Kami mengakui dari pihak Kementerian Pertanian, sistem ini masih sangat rentan. Celah penyelewengan pupuk, salah satunya, bahkan mungkin terbesar, timbul dari kesalahan data,” katanya dengan tegas.

Sementara itu, Ombudsman RI juga memfokuskan pada beberapa masalah dalam distribusi pupuk subsidi, khususnya terkait ketidakakuratan data yang mengakibatkan penyaluran tidak tepat sasaran.

“Meski penyaluran pupuk sudah lebih baik dari tahun ke tahun, tetapi jika data tidak akurat, maka sasaran penyaluran pun tidak tepat. Olehnya, keakuratan data menjadi prioritas utama,” ucap Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi KU III Ombudsman RI, Kusharyanto.

Data yang tepat juga diperlukan karena penyaluran pupuk subsidi tidak hanya ditujukan kepada petani, tetapi juga nelayan. “Secara kuantitas, alokasi subsidinya tetap sama, yaitu 9,5 juta ton. Namun sasaran mulai berubah. Olehnya, penyesuaian data diperlukan. Jika data tidak siap, khawatirnya prinsip tujuh tepat akan gagal lagi,” tambahnya.

Data terbaru menunjukkan bahwa penyelewengan pupuk subsidi masih menjadi perhatian utama. Menurut laporan terbaru, hingga tahun 2025, sebesar 15% pupuk subsidi yang dialokasi tidak mencapai sasaran yang tepat. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan akurasi data masih menjadi tantangan besar.

Studi kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa kesalahan dalam data RDKK menyebabkan banyak petani tidak menerima pupuk subsidi yang seharusnya mereka dapatkan. Sedangkan, grup lainnya yang tidak memenuhi kriteria justru mendapat alokasi pupuk. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam sistem penyaluran subsidi.

Penyelesaian masalah ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, petani, dan nelayan. Dengan penyesuaian data dan pengawasan yang ketat, diharapkan penyaluran pupuk subsidi akan lebih efisien dan tepat sasaran. Koalisi petani juga perlu aktif berperan dalam memantau dan melapor kesalahan data agar sistem subsidi menjadi lebih transparan.

Investasi dalam teknologi seperti sistem informasi geospasial dapat membantu meningkatkan akurasi data. Dengan pemantauan real-time dan analisis data yang lebih baik, penyaluran pupuk subsidi bisa lebih terarah dan mengurangi risiko penyelewengan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan