Rencana PHK Massal PNS di Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat, pada Rabu (24/9), menginstruksikan seluruh lembaga federal untuk menyusun rencana pemecatan massal terhadap karyawan mereka. Menurut laporan Reuters, Kantor Anggaran dan Manajemen Putih (OMB) telah mengirimkan instruksi kepada berbagai lembaga federal untuk mendaftarkan program, proyek, dan kegiatan yang pendanaan mereka berakhir pada 1 Oktober 2026. Dalam memo yang dikutip Reuters pada Kamis (25/9/2025), OMB menyatakan bahwa program yang tidak diperlukan akan harus menanggung biaya penutupan sendiri.

Meskipun demikian, tidak ada penjelasan jelas tentang manfaat dari keputusan ini. Namun, Partai Demokrat Amerika merasa langkah tersebut sebagai upaya pengintimidasi dari Presiden Donald Trump. Chuck Schumer, pemimpin Senat Demokrat, menyebutkan dalam pernyataan Rabu malam (25/9) bahwa ini adalah tindakan “intimidasi” dan mengkritik Trump karena telah memecat pegawai federal sejak hari pertama kepresidenannya. Namun, Schumer memprediksi pemecatan massal ini akan dibatalkan melalui proses persidangan, seperti halnya kasus sebelumnya.

Laporan ini juga disampaikan oleh media online Politico, yang memuat bahwa OMB meminta lembaga federal untuk mengajukan rencana pengurangan tenaga kerja. Sebelumnya, pada Selasa (23/9), Trump membatalkan pertemuan dengan pemimpin Kongres dari Partai Demokrat untuk membahas pendanaan pemerintah. Hal ini dianggap menggebrak risiko penutupan sebagian pemerintahan pada minggu depan. Kedua partai, Republik dan Demokrat, saling menyalahkan atas kebuntuan ini.

Trump, setelah menjabat, telah meluncurkan program untuk mengurangi 2,4 juta pegawai sipil federal yang dianggap membengkak dan tidak efisien. Menurut Scott Kupor, Direktur Kantor Manajemen Personalia, sekitar 300.000 pegawai sipil federal akan keluar dari pemerintah pada akhir 2025. Dari jumlah tersebut, 154.000 pegawai telah menerima pemberitahuan dan dijadwalkan berhenti pada 30 September, hari terakhir tahun fiskal pemerintah federal. Tanggal tersebut juga menjadi batas waktu bagi Trump dan Kongres untuk mencapai kesepakatan pengeluaran federal demi mencegah penutupan pemerintahan.

Trend terkini menunjukkan bahwa pemecatan massal pekerja federal sering terjadi sebagai bagian dari kebijakan penghematan biaya. Studi menunjukkan bahwa setiap penurunan tenaga kerja dalam skala besar dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Analisis terbaru mengungkapkan bahwa pemecatan massal ini tidak hanya berdampak pada pegawai yang terpengaruh, tetapi juga pada layanan publik yang dihasilkan pemerintah.

Dalam konteks global, kasus serupa terjadi di beberapa negara ketika pemerintah berupaya mengurangi defisit anggaran. Namun, pengurangan tenaga kerja dalam skala besar sering kali menimbulkan masalah baru, seperti peningkatan pengangguran dan penurunan kinerja layanan publik. Sebagai contoh, pemecatan massal di sektor kesehatan Amerika Serikat pada tahun 2023 menyebabkan penurunan kualitas pelayanan medis dan ketidakstabilan dalam pengelolaan pandemi.

Untuk situasi ini, penting bagi pemerintah dan Kongres untuk mencapai kesepakatan yang seimbang agar dampak negatif dari pemecatan massal dapat diminimalkan. Kesepakatan yang tepat dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kebijakan pemecatan massal semacam ini mengingatkan kita pada peran pemerintahan yang tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia dengan bijak. Keputusan seperti ini harus dipertimbangkan dengan matang, karena dampaknya tidak hanya berdampak pada pegawai, tetapi juga pada keseluruhan stabilitas negara.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page