Penindakan kasus tiket wisata palsu di Pangandaran diperkuat Bupati dengan turun tangan langsung

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemantauan kasus tiket wisata palsu di Pangandaran menjadi perhatian utama bagi Forum Komunikasi Masyarakat Pangandaran (Fokus Mapan). Kelompok ini menyatakan komitmen kuat untuk mengatasi masalah yang dianggap bisa merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tedi Yusnanda, penggerak Fokus Mapan, mengaku telah mengajukan permohonan audiensi formal kepada Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami. Surat permintaan tersebut, however, hanya diterima dan dialihkan ke Inspektorat, bukan langsung dipecahkan.

Tedi mengungkapkan kebingungan atas tidak adanya tindakan lanjut dari pemerintah daerah, yang dianggap sebagai tanda kurang seriusnya dalam menangani dugaan pelanggaran yang berdampak pada PAD. Hal ini, menurutnya, menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah malah menutup mata terhadap potensi penyimpangan.

“Keterkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah sangat penting,” ujarnya kepada Radartasik.id. Ketidakpedulian seperti ini, katanya, memicu kesal masyarakat, karena dana dari tiket wisata seharusnya dialokasikan untuk pembangunan daerah.

Tedi menambah, uang tiket yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan publik malah mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini bisa membangkitkan kemarahan warga, karena diyakini melanggar prinsip keadilan.

Untuk masyarakat, dugaan penyalahgunaan dana tiket tidak hanya masalah administratif, melainkan juga potensi tindak pidana korupsi yang bisa merusak kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Fokus Mapan bersama warga tetap berkomitmen untuk mendorong pemerintah untuk menyelidiki kasus tiket wisata palsu hingga selesai. Tedi menekankan, pemimpin daerah harus lebih peka terhadap masalah warga, bukan menunggu masalah selesai sendiri.

Radartasik.id mengirim konfirmasi terkait perkembangan kasus ini kepada Inspektorat Kabupaten Pangandaran melalui Sekretaris Inspektorat, Syarif Hidayat. Namun, hingga saat ini belum ada respon.

Kasus tiket wisata palsu memang perlu ditangani serius, karena dampaknya tidak hanya pada keuangan daerah, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan. Langkah tegas dan transparan diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan dana wisata digunakan sesuai tujuannya.

Pembangunan daerah seharusnya menjadi prioritas utama, bukan kepentingan individu. Jaga kepentingan bersama, dan bersama-sama kita bangun Pangandaran yang lebih adil dan transparan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan