Pengusaha Desak Penyelidikit Keracunan MBG, Minta Pabrik yang Belum Standar Ditutup

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Nurhadi, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, menyatakan keprihatian terhadap insiden keracunan massal di program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat yang belum dapat dikontrol sehingga harus ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Menurutnya, masalah ini menuntut evaluasi komprehensif pada berbagai aspek program tersebut.

“Program MBG awalnya dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah, namun peristiwa ini membuktikan bahwa penilaian terkait pengolahan, distribusi, dan kontrol mutu makanan perlu dianalisis lebih dalam,” ungkap Nurhadi pada wartawan, Kamis (25/9/2025).

Dia juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelidiki penyebab keracunan serta meningkatkan standar kebersihan di dapur-dapur yang terlibat dalam program MBG.

“Jika diperlukan, pelaksanaan MBG di dapur yang belum memenuhi standar harus dihentikan sementara sampai selesai diselidiki,” katanya. Selain itu, Nurhadi juga mengusulkan batasan jumlah porsi MBG yang disajikan.

“Kami sarankan batasan porsi maksimal 2.000 per hari di setiap dapur. Hal ini akan memastikan kualitas, kesegaran, dan pengawasan dapat dipertahankan dengan baik serta memudahkan pembagian beban kerja,” jelasnya.

Nurhadi juga mengemukakan bahwa kualitas pelayanan dapat dipertahankan jika manajemen dapur lebih terstruktur, mulai dari kompetensi tim hingga dukungan ahli gizi.

Data menunjukkan, 1.333 penduduk Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG. Hal ini mendorong penetapan status KLB di daerah tersebut.

Muhammad Qodari, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, memaparkan bahwa penyebab keracunan dalam program MBG di beberapa wilayah terkait dengan sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) dan penerapan SOP keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut laporan Kemenkes per 22 September 2025, dari total 8.583 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki SLHS.

“Program ini membutuhkan koordinasi antarlembaga. Data Kemenkes menunjukkan bahwa 8.549 SPPG belum memiliki SLHS,” katanya, Selasa (24/9).

Inisiatif untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi program MBG menjadi langkah penting dalam memastikan keamanan dan kualitas pangan bagi masyarakat. Dengan peningkatan manajemen dan duet dengan lembaga terkait, program ini dapat memberikan manfaat maksimal tanpa merugikan kesehatan peserta.

Setiap upaya untuk meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan harus dioptimalkan. Hal ini tidak hanya memastikan keamanan anak-anak sekolah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap program gizi nasional.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan