Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menanggapi usulan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk segera mendirikan badan khusus yang bertugas mengatasi permasalahan reforma agraria di tanah air.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, mengemukakan hasil kesimpulan dari sesi audiensi bersama KPA dan warga petani hingga nelayan, yang membahas strategi untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria.
Di poin pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan satu peta dan mengatur data ruang di seluruh wilayah negara.
Selanjutnya, DPR juga mendukung pembentukan badan pelaksanaan reformasi agraria, sebagai langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah ini.
Pada poin ketiga, Dasco menambahkan bahwa DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelesaikan konflik agraria, yang akan disahkan pada 2 Oktober 2025, saat penutupan Paripurna Sidang DPR RI.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, sebelumnya menyampaikan permintaan untuk pembentukan lembaga khusus yang mengatur permasalahan agraria, yang diakui memiliki karakter lintas sektoral.
Dewi menjelaskan bahwa ide pembentukan lembaga tersebut sudah diajukan sejak masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, namun usulan tersebut selalu ditolak.
Menurutnya, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang saat ini beroperasi tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, dia mengusulkan adanya lembaga reforma agraria ad hoc yang langsung melapor ke presiden.
“Kami meminta agar ada kepemimpinan langsung dari presiden, badan pelaksanaan reforma agraria yang tanggung jawab langsung kepada presiden dan melaporkan pekerjaan terkait reforma agraria. Karena jika kembali ke Kemenko Ekonomi, pasti ada bias kepentingan, Kemenko Ekonomi pasti targetnya pengadaan tanah untuk skala besar, bukan untuk petani kecil,” kata Dewi.
Reforma agraria bukan hanya tentang pemilikan tanah, tetapi juga tentang keadilan sosial dan pengembangan ekonomi yang merata. Langkah-langkah yang diambil oleh DPR dan KPA menunjukkan komitmen serius untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat diharapkan terus mengawasi proses perbaikan ini agar hasilnya bisa dirasakan oleh petani dan nelayan yang membutuhkannya.
Inisiatif ini juga perlu didukung dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan implementasi yang efektif dan transparan.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.