Indonesia Dipilih sebagai Anggota Dewan Badan Pos PBB, Apa yang Harus Diketahui?

Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Administrasi dan Dewan Operasional Pos Badan Pos PBB untuk periode 2025-2029. Pengumuman resmi dilakukan dalam Kongres UPU di Dubai, yang berlangsung dari 7 hingga 20 September 2025. Keikutsertaan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pos dan logistik baik secara nasional maupun internasional. Mencoba memahami apa itu UPU serta bagaimana keberadaan organisasi ini memberi manfaat bagi Indonesia.

Sesuai dengan situs resmi, UPU merupakan lembaga khusus PBB yang didirikan sejak 1874 dan berkedudukan di Bern, Swiss. Organisasi ini bertanggung jawab atas koordinasi layanan pos internasional, pengaturan peraturan, serta pengembangan kerjasama antarnegara di bidang pos. Dalam struktur UPU terdapat dua dewan utama. Pertama, Dewan Administrasi dengan 41 negara anggota yang menangani kebijakan, regulasi, dan bantuan teknis. Kedua, Dewan Operasional Pos dengan 48 negara anggota yang berfokus pada aspek teknis, inovasi produk, dan pengembangan layanan pos global.

Indonesia bukan negara baru dalam mengikuti kiprah di UPU. Sejak 1950-an, negara ini telah beberapa kali terpilih sebagai anggota Dewan Administrasi dan Dewan Operasional Pos. Untuk periode 2025-2029, Indonesia kembali menduduki kedua posisi tersebut. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan, sebelumnya Indonesia menjabat di Dewan Administrasi periode 2017-2020 dan Dewan Operasional Pos periode 2021-2025. Keikutsertaan ulang ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam ekosistem pos internasional.

Menjadi anggota Dewan Badan Pos PBB membawa berbagai manfaat strategis. Menurut sumber dari Antara, Indonesia mendapatkan empat manfaat utama, antara lain memperkuat layanan pengiriman barang internasional, mendorong produk UMKM ke pasar global, serta ikut serta dalam penyusunan kebijakan layanan pos dan logistik dunia. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan akses terhadap pengembangan ekosistem pos dan logistik internasional. Dengan manfaat ini, diharapkan sektor pos dan logistik nasional dapat memperluas jaringan serta meningkatkan daya saingnya.

Selama menjadi anggota UPU, Indonesia juga membawa tiga agenda utama. Menurut keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, fokus utama meliputi meningkatkan inklusivitas ekosistem pos, mendorong transformasi digital agar layanan pos sesuai dengan era digital dan kecerdasan buatan, serta mendukung negara berkembang dalam keputusan strategis UPU. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan komitmen untuk membawa aspirasi Indonesia dan negara berkembang agar layanan pos semakin modern, inovatif, dan inklusif.

Indonesia memiliki kesempatan emas untuk meningkatkan peran sebagai pemain global di bidang pos dan logistik. Dengan keikutsertaan di UPU, negara ini tidak hanya memperkuat infrastruktur lokal, tetapi juga membuka peluang besar bagi UMKM. Marilah kita dukung dan ikuti perkembangan ini, karena kemajuan layanan pos akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial.

Baca juga Berita lainnya di News Page