DPRD dan Pemkab Tasikmalaya Tetapkan APBD Perubahan 2025 untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Daerah Tasikmalaya telah resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025.

Budi Ahdiat, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menyoroti bahwa perubahan APBD tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan keuangan daerah dengan kondisi ekonomi nasional. Perubahan ini juga diharapkan dapat memastikan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya terpenuhi dengan baik.

“Tidak hanya itu, perubahan APBD ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah,” katanya.

Bupati Tasikmalaya, H Cecep Nurul Yakin, menyampaikan bahwa penetapan APBD Perubahan 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. “Alhamdulillah, proses ini telah selesai sesuai rencana, dan kami berencana untuk menyampaikan dua dokumen penting, yaitu RPJMD dan PPAS 2026, minggu depan,” jelasnya.

Cecep juga mengungkapkan bahwa APBD Perubahan 2025 diarahkan untuk fokus pada tiga sector utama: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, sesuai dengan Perintah Presiden Nomor 1 tahun 2025. Ia menegaskan bahwa setelah Perda APBD Perubahan ditetapkan, APBD asli pada awal tahun tidak lagi berlaku.

“Dengan prinsip cut off ini, kami memastikan arus kas daerah teratur, terutama karena APBD 2025 mengalami defisit,” tambahnya.

Perubahan APBD tahunan ini bukan hanya tentang penyesuaian anggaran, tetapi juga refleksi dari komitmen Pemkab Tasikmalaya untuk memfokuskan sumber daya keuangan pada layanan masyarakat yang paling kritis. Dalam kondisi ekonomi yang terus berubah, adaptaasi keuangan seperti ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah menunjukkan keberanian dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi, sehingga pembangunan di Tasikmalaya tetap berlangsung dengan lancar. Hal ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan akuntabel.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan