Siswa di Tasikmalaya Tak Terima MBG Dua Hari Karena Keterlambatan Pembayaran dari BGN ke SPPG

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sejumlah tantangan muncul dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), mulai dari kebingungan soal menu yang dianggap kurang serius, kasus keracunan, hingga keterlambatan pembayaran dari pemerintah kepada pelaksana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Situasi ini diperparah oleh kasus di Kota Tasikmalaya, dimana SPPG di Kecamatan Bungursari tidak mampu menyediakan MBG secara rutin selama beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dana dari pihak berwenang.

Menurut dokumen “berita acara tidak operasional” dari SPPG 2 Bungursari, dapur MBG tersebut tak dapat beroperasi dan tidak menyuplai makanan pada beberapa hari terakhir kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Surat resmi ini ditujukan kepada 23 sekolah dasar di bawah naungan SPPG tersebut, menjelaskan bahwa jumlah siswa yang terpengaruh mencapai 2.403.

Salah satu guru di SDN Sukarindik, Kecamatan Indihiang, Kurnia Surgana, membenarkan bahwa distribusi MBG tidak berjalan pada hari Jumat dan Senin lalu. “Pada Jumat kemarin, makanan tidak tiba dan Senin pun tidak ada pengiriman. Namun sore hari hadir pemberitahuan bahwa dana sudah tersedia, sehingga hari Selasa (23/9/2025) kembali dilakukan pengiriman,” jelasnya.

Kurnia menjelaskan bahwa sejak awal, sekolah telah terdaftar dalam program distribusi makanan dari SPPG 2 Bungursari. Makanan biasanya tiba pada pukul 07.30 dan disajikan saat istirahat siswa pukul 09.30. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada informasi tentang menu yang disajikan, hanya waktu pengiriman yang dikomunikasikan karena beberapa sekolah memiliki jadwal istirahat yang berbeda. Kebanyakan sekolah di wilayah tersebut menerima pengiriman makanan pada pagi hari.

Kepala SPPG 2 Bungursari, Irvan N, mengakui penanganan sementara tersebut. Ia menjelaskan bahwa distribusi MBG dihentikan selama dua hari akibat masalah anggaran. “Kami tidak dapat menyuplai makanan kepada 2.403 siswa di 23 sekolah karena keterlambatan dana dari Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, saya menggunakan sisa anggaran dari periode sebelumnya, tetapi sekarang takut masalah negatif timbul, sehingga memutuskan tidak menyalurkan MBG pada hari-hari tersebut,” paparnya.

Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan serius, terutama dengan keterlambatan pembayaran dan manajemen yang kurang optimal. Meskipun ada upaya untuk memastikan kontinuitas program, kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa sistem distribusi masih perlu diperbaiki. Siswa-siswa memerlukan akses makanan yang teratur dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan dan pendidikan mereka dengan baik. Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan pelaksana program menjadi kunci agar MBG dapat berjalan lebih efisien dan memenuhi targetnya.

Studi kasus ini menegaskan bahwa efisiensi logistik dan kejelasan dalam alur pembayaran sangat krusial dalam pelaksanaan program sosial seperti MBG. Dengan peningkatan sistem dan komunikasi yang lebih baik, program ini dapat memberi dampak positif yang lebih besar bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan