Pramono Mengumumkan Pembebasan PBB untuk Sekolah Swasta di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menetapkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebanyak 100% untuk sekolah swasta yang berdiri sebagai yayasan. Langkah ini diambil untuk menunjukkan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta. “Pembebasan PBB untuk pendidikan dasar dan menengah swasta berbentuk yayasan kini naik dari 50% menjadi 100%,” kata Pramono saat berbicara di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025). Ini bertujuan untuk memungkinkan sekolah-sekolah swasta lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa beban pajak, sehingga biaya pendidikan juga lebih terjangkau bagi orang tua.

Kondisi yang mendukung kebijakan ini adalah penerimaan pajak DKI Jakarta hingga September 2025 masih stabil. Bahkan, Pemprov mencatat belanja pajak (tax expenditure) sudah mencapai Rp 4,7 triliun. “Kami telah merencanakan tax expenditure hingga pertengahan tahun ini sebesar Rp 4,7 triliun, dan segala sesuatu terkontrol dengan baik,” jelasnya. Pramono menambahkan, kebijakan ini berlaku secara otomatis tanpa harus ada permohonan dari wajib pajak, kecuali ada kondisi khusus. Ia mengungkap harapan bahwa stimulus ini dapat meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta di atas rata-rata nasional. “Kami berharap roda ekonomi di Jakarta tetap tumbuh di atas rata-rata nasional,” tambahnya.

Kebijakan pembebasan PBB untuk sekolah swasta bukan hanya ringkasan dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung sektor pendidikan, tetapi juga langkah strategis dalam mengelola keuangan daerah. Dengan mengurangi beban pajak, sekolah dapat mengalokasikan anggarannya lebih pada pembelajaran dan fasilitas, yang pada akhirnya akan manfaat bagi siswa dan orang tua. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan pendidikan yang berkualitas.

Saat ini, banyak sekolah swasta yang mungkin mengalami kendala finansial, terutama dalam konteks pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas guru. Dengan pembebasan PBB, diharapkan sekolah dapat lebih fleksibel dalam mengelola keuangan mereka. Misalnya, dana yang semula dialokasikan untuk pajak bisa dialihkan untuk mengupgrade fasilitas laboratorium atau membeli perangkat belajar modern. Hal ini akan memiliki dampak langsung pada kualitas pendidikan yang disampaikan.

Dalam konteks lebih luas, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan daya saing sekolah swasta di Jakarta. Dengan biaya operasional yang lebih ringan, sekolah dapat menawarkan biaya sekolah yang lebih kompetitif, sehingga lebih banyak keluarga yang dapat mengakses pendidikan berkualitas. Ini juga berdampak positif pada perekonomian lokal, karena pengeluaran untuk pendidikan akan meningkatkan aktivitas di berbagai sektor, seperti perbelanjaan pendidikan, transportasi, dan kebutuhan sekolah lainnya.

Pramono Anung telah menggarisbawahi bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan Jakarta tetap menjadi kota yang ramah pendidikan dan ekonominya terus berkembang. Dengan mengurangi beban pajak, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan visi Jakarta sebagai kota yang maju dan inklusif, di mana setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas.

Baca juga Berita lainnya di News Page