Pengadaan Alat Pertanian Sintetik Dijalanakan dengan Transparansi dan Profesionalisme

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa proses pemilihan dan pemberian alat dan mesin pertanian (alsintan) selalu dilakukan dengan ketelusuran, ketepatan, dan fokus pada kepentingan petani. Langkah ini sesuai dengan proses yang mempertimbangkan kebutuhan teknis di lapan, manfaat penggunaan, serta ketersediaan dana.

Moch. Arief Cahyono, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, menjelaskan bahwa pemerintah terus berusaha untuk memperkuat industri alsintan dalam negeri. Ini dilakukan dengan menegakkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, memberikan bantuan sesuai peraturan, menyertifikasi produk untuk menjamin mutu, hingga membuat pengadaan agar terukur.

“Peraturan ini berlaku bagi semua. Setiap pembuat produk yang memenuhi standar kualitas, spesifikasi teknis, dan mekanisme e-katalog memiliki kesempatan yang sama. Kami pastikan bantuan alsintan benar-benar berguna bagi petani dan mendukung kestabilan pangan,” ujar Arief dalam pernyataan tertulis, Selasa (23/9/2025).

Sejak 1 Januari 2025, pengadaan alsintan mengikuti aturan terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang meminta penggunaan E-Katalog versi 6. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses, membuat harga lebih hemat, dan memperluas transaksi dengan penggunaan e-katalog, mini kompetisi di e-purchasing, hingga peran yang lebih aktif dari para pelaku pengadaan.

Dia menambahkan, Kementan juga rutin mengevaluasi kinerja alsintan yang digunakan oleh petani.

“Kami mendukung industri lokal, namun kualitas produk dan pelayanan pasca penjualan juga harus memadai agar tidak membuat petani terbeani,” tegasnya.

Tentang isu pengadaan 1.000 unit alsintan oleh salah satu pengusaha di Madiun, Kementan menegaskan masalah tersebut adalah persoalan lama yang kembali muncul. Peristiwa itu terjadi sepuluh tahun yang lalu dan pemerintah telah melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan petani.

“Bukan berarti kita terus berjanji. Kami menyadari tidak banyak orang yang suka dengan ketatnya sistem pengadaan di Kementan. Mafia pangan tentu tidak senang. Pak Mentan tidak pernah mengizinkan urusan kualitas dan pengadaan barang. Saat ini saja sudah 36 tersangka yang terlibat kasus pengadaan. Beliau sendiri yang melaporkan kepada kepolisian,” jelas Arief.

Sebagai tindak lanjut, Kementan akan menelusuri dokumen pengadaan sebelumnya untuk memastikan tidak ada komitmen resmi yang dilupakan, sekaligus menjaga akurasi informasi di umum.

“Kemudian, para produsen alsintan diharapkan meningkatkan mutu produk sesuai peraturan pengadaan, termasuk lulus sertifikasi, memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi TKDN minimal 40 persen. Ini penting agar bantuan alsintan memberikan manfaat maksimal bagi petani. Kami melindungi petani dari barang yang kurang berkualitas,” ungkapnya.

Menurut berita tahun 2022, Mohammad Takdir Mulyadi, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan pada waktu itu, mengaku pemerintah pernah membeli alsintan dalam jumlah terbatas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Evaluasi pada 2022 menemukan adanya kendala teknis dalam memenuhi peraturan pengadaan dan keterbatasan nilai guna produk, sehingga memicu beberapa keluhan petani. Berdasarkan hal tersebut, Kementan akhirnya membatasi pengadaan produk terkait demi menjaga kualitas bantuan.

Takdir menjelaskan, Kementan melalui dana Tugas Pembantuan mengadakan 400 unit combine kecil. Sementara pada 2016, alokasi serupa dilakukan untuk 600 unit. Namun, tidak seluruh unit yang dibeli berasal dari merek perusahaan domisili Madiun, sebab keputusan didasarkan pada survei tim provinsi.

“Jadi tidak benar pemerintah tidak membeli. Bahkan tahun berikutnya masih dibeli produk tersebut. Namun produk yang dibeli tidak seluruhnya merek tersebut, karena keputusan produk mana yang dibeli sangat tergantung kebutuhan dan pada hasil survei tim provinsi. Pemerintah juga punya keterbatasan anggaran,” terang Takdir.

Kementan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pengadaan alsintan, sehingga petani dapat memanfaatkan alat dan mesin pertanian dengan optimal. Dengan dukungan industri lokal dan penegakan aturan yang ketat, diharapkan petani akan mendapatkan bantuan yang memadai dan berkualitas.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page