Negosiasi konsorsium pembaruan agraria dipimpin Dasco disetujui DPR

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk mendengarkan input mengenai strategi pengendalian reformasi agraria. Kegiatan ini berlangsung di dalam ruang Komisi XIII DPR, lokasi Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 24 September 2025. Dalam kesempatan ini, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, memimpin sesi tersebut, dengan dihadiri juga oleh Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.

Tidak hanya para pejabat DPR, tetapi juga beberapa tokoh penting seperti Titiek Soeharto, Alex Indra Lukman, dan Panggah Susanto hadir dalam audiensi tersebut. Di sisi lain, perwakilan KPA yang terdiri dari 139 organisasi, meliputi petani, nelayan, hingga masyarakat adat, hadir untuk mendorong pelaksanaan reformasi agraria sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, beberapa menteri seperti Raja Juli Antoni (Kehutanan), Nusron Wahid (ATR/BPN), Prasetyo Hadi (Sekneg), Yandri Susanto (Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), serta Widiyanti Putri Wardhana (Pariwisata), serta Kepala KSP Muhammad Qodari turut hadir untuk beberapa diskusi.

Sufmi Dasco Ahmad menuturkan ucapan selamat datang kepada para peserta sebelum memberikan kesempatan kepada perwakilan KPA untuk menyampaikan keterangan tertulis. Dalam dokumen tersebut, KPA menyatakan adanya kemarahan masyarakat karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan tanah dan sumber produksi yang dikuasai oleh pihak elit ekonomi dan politik. Hal ini diklaim telah mengakibatkan ketidakseimbangan sosial-ekonomi yang signifikan. KPA juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang semakin miskin akibat pengusiran dari tanah, pengangguran massal, pajak yang berlebihan, penarikan subsidi, dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

KPA juga mencatat adanya 24 permasalahan struktural agraria, salah satunya adalah peningkatan ketimpangan dalam kepemilikan tanah serta pengusiran warga desa dari lahan pertanian, pemukiman, dan kampung mereka. Dalam pernyataan tersebut, KPA menyalahkan elit politik dan orang kaya atas kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan diri mereka sendiri, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat luas.

Menurut laporan terbaru dari Lembaga Riset Sosial, sekitar 40% petani di Indonesia menghadapi masalah pengusiran dari lahan mereka, sementara 60% masyarakat desa mengeluhkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi agraria untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi yang komprehensif, termasuk pengaturan yang lebih ketat terhadap kepemilikan lahan, pengedaran lahan yang lebih merata, serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi petani dan masyarakat adat. Dengan demikian, dapat diharapkan adanya perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia, serta peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Setiap langkah yang tepat akan membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Reformasi agraria bukan hanya tentang lahan, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kesempatan yang sejahtera bagi semua warga. Mari dukung dan ikut berperan dalam perjuangan ini, karena Indonesia yang adil dan makmur adalah tanggung jawab bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page