Perbincangan Tarif Cukai Rokok Tahun 2026 dengan Industri

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, belum memberikan keterangan mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2026. Ia berencana untuk bertemu dengan pelaku industri rokok terlebih dahulu untuk membahas hal tersebut lebih lanjut. “Saya akan bavar bertemu dengan mereka dulu, agar mereka berjanji pada saya mengenai hal tersebut. Mungkin pertemuan bisa dilakukan dalam waktu satu atau dua hari ini, mungkin saya akan menelepon mereka besok,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Dalam rancangan APBN 2026, terdapat peningkatan target penerimaan bea dan cukai menjadi Rp 336 triliun, meningkat dari Rp 334,3 triliun yang semula. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi penerimaan pada tahun 2025 yang mencapai Rp 310,35 triliun.

Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa peningkatan tarif CHT bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan cukai. “Pendapatan dari cukai tidak selalu harus didasarkan pada peningkatan tarif. Kita akan bertemu dengan asosiasi rokok untuk menentukan strategi terbaik dalam menarik pajak dari rokok,” jelasnya.

Purbaya juga menekankan pentingnya melindungi industri dalam negeri, agar tidak terjadi situasi di mana industri rokok lokal terancam, sementara industri asing seperti dari China dapat berkembang dengan menyuplai produk ke Indonesia. “Hal utama adalah kita ingin menjaga industri rokok domestik agar tetap berkembang, bukan membiarkan industri asing mencuri market karena kita sendiri yang menghambat,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai keputusan tentang tarif CHT, Purbaya menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa keputusan sudah ada dalam benaknya. “Keputusan sudah ada di kepala saya. Kamu mau minta bocoran? Tidak!” seru dia.

Meskipun pemerintah belum memutuskan nasib tarif cukai rokok pada tahun depan, anggota Komisi XI DPR RI sudah mengajukan permintaan agar Kementerian Keuangan tidak menaikkan tarif CHT pada 2026. Salah satu yang mengajukan permintaan ini adalah Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri. Menurutnya, industri rokok saat ini sedang mengalami tekanan bisnis yang signifikan, sehingga tidak pantas jika pemerintah menaikkan tarif cukai rokok.

“Kita sudah sepakat untuk meningkatkan target pajak dan cukai, tetapi dalam situasi seperti ini, jika kita tetap menaikkan pajak di satu sisi namun tarifnya tidak boleh naik, ini tidaklah logis,” katanya saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan minggu lalu.

Menurut data terbaru, industri rokok di Indonesia masih menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara. Namun, ada perdebatan mengenai dampak peningkatan tarif CHT terhadap industri lokal dan konsumen. Beberapa ahli mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menetapkan tarif, agar bisa menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan kelanjutan industri.

Pembahasan ini juga diiringi dengan studi kasus dari negara lain yang telah mengimplementasikan tarif dinamis pada produk tembakau. Contohnya, beberapa negara di Eropa telah berhasil meningkatkan pendapatan cukai tanpa menghambat industri lokal secara berlebihan, melalui pendekatan yang lebih terfokus pada efisiensi distribusi.

Dari sisi konsumen, peningkatan tarif CHT bisa mempengaruhi harga rokok, yang akhirnya akan memengaruhi kebiasaan konsumsi. Namun, sangat penting bagi pemerintah untuk menimbang manfaat jangka panjang dari pendapatan cukai terhadap kesehatan masyarakat dan pengembangan industri alternatif.

Pertimbangan ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan tarif cukai rokok, di mana pemerintah harus mencari keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara, kelestarian industri, serta dampak sosial.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page