Bos BGN Mengajukan Permintaan untuk Menyelidiki Surat Perjanjian SPPG Terkait Kasus Keracunan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan keterangan terkait dengan surat perjanjian yang meminta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyembunyikan informasi jika terjadi kasus keracunan. Surat tersebut telah bocor di media sosial.

Surat yang berisi kop Badan Gizi Nasional mengandung perjanjian kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat di Kabupaten Sleman. Dalam surat itu, SPPG disebut sebagai pihak pertama, sementara pihak kedua merupakan penerima MBG.

Dadan Hindayana menanggapi dengan mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan koreksi agar praktik semacam itu tidak terjadi lagi. Menurutnya, program MBG harus dijalankan dengan transparansi tanpa ada unsur kerahasiaan.

“Kami telah menegaskan bahwa untuk informasi yang belum dikonfirmasi lebih baik dibahas secara internal. Namun, jika sudah dikonfirmasi, BGN tidak pernah menutupi informasi semacam itu,” terangnya di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Dadan menjelaskan bahwa mereka tengah menyiapkan patokan baru agar tidak ada lagi ketentuan yang membatasi transparansi dalam program ini. Selain itu, dia juga membahas perubahan terkait aturan mengenai food tray atau nampan makan yang sebelumnya menjadi beban bagi sekolah jika hilang. Sekarang, kewajiban tersebut sudah dihapus.

“Kami juga meminta revisi terkait food tray di sekolah. Sekarang tidak lagi ada tanggung jawab sekolah jika tray tersebut hilang. Kami ingin semua peserta program makan gratis dapat merasa senang dalam mengikuti program ini,” katanya.

Selain itu, Dadan menekankan pentingnya keterbukaan dengan menuntut adanya akun media sosial untuk setiap SPPG. Melalui akun tersebut, mereka harus memposting menu makanan setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk memantau kualitas gizi makanan yang disajikan.

“Tim ahli gizi kami sering memantau menu dari setiap SPPG. Kadalanya, kami menemukan SPPG tertentu yang kekurangan dalam pengisian gizi. Kami melapor dan meminta agar disesuaikan. Kami juga ingin uang bahan baku sebesar Rp 10 ribu tersebut dioptimalkan,” tutupnya.

Mengoptimalkan program MBG menjadi prioritas utama BGN agar setiap anak bisa menyantap makanan yang bergizi dan terjamin kualitasnya. Dengan transparansi yang ditingkatkan, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Terasa menginspirasi kepala sekolah dan seluruh pihak terlibat untuk selalu berkomitmen dalam memberikan pangan yang sehat bagi generasi muda.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan