Polri Menunggu Penerbitan Red Notice Riza Chalid dengan Cepat

Jakarta – Irjen Amur Chandra Juli Buana, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, mengungkapkan proses penerbitan red notice untuk tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid. menurutnya, red notice untuk Riza Chalid diharapkan segera dikeluarkan.

“Dengan harapan, dalam waktu dekat, Pak, mungkin red notice terkait subjek MRZ (Riza Chalid) ini bisa diterbitkan,” kata Amur dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR, Senin (22/9/2025). Tim investigasi telah menyelesaikan tahap perkara sebelumnya dan telah mengajukan draft permohonan penerbitan red notice ke Interpol.

“Kemudian kami mengajukan draft permohonan penerbitan red notice karena subjek MRZ ke sistem Interpol. Dan ini telah diterima oleh sistem Interpol,” katanya. Untuk mempercepat proses, pihak Polri juga telah menjalin komunikasi dengan pejabat tinggi Interpol wilayah Asia. Amur menambahkan bahwa langkah ini diambil dengan menghadiri sidang Interpol wilayah Asia Pasifik di Singapura.

“Untuk mempercepat proses, kami telah mengambil langkah komunikasi. Pada saat kemarin, Ses NCB kami menghadiri sidang Interpol wilayah Asia Pasifik di Singapura bertemu dengan salah satu eksekutif komite wilayah Asia,” ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, pihak Polri meminta agar penerbitan red notice dapat segera dilakukan.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, telah menginformasikan bahwa permohonan red notice sudah diajukan kepada Divisi Hubungan Internasional Polri. Anang menjelaskan bahwa Riza Chalid saat ini termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO). “Sudah (diajukan permohonan red notice). Jika terkait DPO, baik yang MRC maupun JT (tersangka kasus korupsi laptop Kemendikbudristek Jurist Tan), sudah ditetapkan DPO-nya,” kata Anang kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/9).

Anang menyatakan bahwa DPO merupakan salah satu persyaratan pengajuan red notice ke Interpol. Dia menegaskan Kejagung akan menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Riza Chalid dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hingga saat ini, Kejagung telah menyita sejumlah aset milik Riza Chalid. “Tim penyidik masih terus bergerak. Tidak hanya mengejar keberadaan terkait, tetapi juga menelusuri aset-aset untuk pemulihan kerugian negara di masa depan,” katanya.

Dampak dari kasus ini tidak hanya berdampak pada Riza Chalid secara pribadi, tetapi juga melibatkan sistem keamanan negara. Penerbitan red notice akan memudahkan pengawasan internasional terhadap pergerakan Riza Chalid. Studi kasus serupa menunjukkan bahwa red notice sering menjadi alat efektif dalam menggagalkan upaya pelaku korupsi untuk melarikan diri ke luar negeri. Analisis terkini menunjukkan bahwa kasus korupsi besar seperti ini sering dikaitkan dengan jaringan pencucian uang yang kompleks, yang memerlukan kerjasama antarnegara untuk diputuskan.

Dalam kasus Riza Chalid, upaya pemulihan aset yang disita juga merupakan langkah krusial untuk memastikan kerugian negara dapat dibalas. Data menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi besar sering mengalami kesulitan dalam proses pemulihan aset, sehingga peran red notice menjadi semakin penting. Tim penyidik perlu terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan keadilan dapat tercapai.

Kasus korupsi seperti ini mengingatkan kita bahwa integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara harus dijaga dengan keras. Setiap warga negara harus berkomitmen untuk melawan korupsi dan mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Kerjasama internasional dalam hal ini juga menjadi kunci utama dalam mengatasi kasus-kasus serupa di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page