Penyelesaian IKN sebagai Ibu Kota Politik pada Tahun 2028

Muhammad Qodari, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, menjelaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan resmi berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Hal ini berarti bahwa pada periode tersebut, tiga elemen utama kekuasaan negara—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—akan seluruhnya beroperasi di IKN.

Penetapan ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang ditetapkan pada 30 Juni 2025. Qodari menyampaikan bahwa keberadaan ibu kota politik tidak berarti akan ada pemisahan ibu kota ekonomi, budaya, atau lainnya. IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang utuh.

Dalam wawancara dengan wartawan di Kantor Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22 September 2025), Qodari menjelaskan bahwa tanpa adanya fasilitas untuk ketiga lembaga negara—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—IKN tidak akan dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang efektif. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa pada tahun 2028, ketiga lembaga tersebut harus memiliki fasilitas yang lengkap di IKN.

Ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mendukung terus-menerus proyek megah IKN, dengan tujuan menjadikannya sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan, pembangunan kawasan, dan pemindahan ke IKN harus dilakukan secara teratur untuk mencapai target tersebut.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa proyek IKN memiliki potensi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah sekitar. Studi kasus pada kota-kota baru di berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota baru dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Secara global, model seperti ini sering diikuti untuk merencanakan perkembangan urban yang berkelanjutan.

Pemindahan ibu kota ke IKN juga diharapkan dapat meredam tekanan pada Jakarta, yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan adanya pusat pemerintahan baru, distribusi aktivitas ekonomi dan politik dapat lebih seimbang. Analisis menunjukkan bahwa pemindahan ini akan mendorong pertumbuhan di daerah baru dan mengurangi ketergantungan terhadap Jakarta.

IKN tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga direncanakan untuk menjadi center of excellence di bidang pendidikan, teknologi, dan inovasi. Inisiatif ini dapat menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Investasi dalam infrastruktur pendidikan dan teknologi akan mempersiapkan IKN menjadi kota yang cerdas dan ramah lingkungan.

IKN juga akan menjadi simbol kesatuan dan keberagaman bangsa. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memperkuat sistem demokrasi. Pemindahan ini bukan hanya tentang pindah kantor, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Setiap langkah yang dilakukan saat ini akan mempengaruhi kemajuan IKN di masa depan. Pemerintah harus terus bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk memastikan suksesnya proyek ini. Kesempatan untuk mengembangkan IKN sebagai kota cemerlang harus dimanfaatkan dengan bijak, karena hal ini akan mempengaruhi kualitas hidup generasi mendatang. Semua partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat penting dalam mewujudkan impian ini.

Baca juga Berita lainnya di News Page