Penolakan Donasi Banjir Bali Sporadis oleh Sekda Marahi Menimbulkan Kontroversi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sebuah video yang menjadi perbincangan menyajikan Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra, yang terlihat marah terhadap pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Bali karena isu donasi untuk korban banjir. Gubernur Bali, Wayan Koster, pun memberikan tanggapan terhadap situasi tersebut.

Dalam klip yang berlangsung selama 5 menit 8 detik, Indra mengungkapkan bahwa Pemprov Bali mengalami hujatan berat setelah informasi donasi bagi PNS tersebar. Dia menyatakan harus mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ini dan menanyakan kepada pihak yang memasang informasi donasi tersebut ke media publik.

“Kehormatan apa yang kalian dapatkan dengan cara seperti itu,” papar Indra, seperti dilaporkan detikBali, Minggu (21/9/2025).

Selain itu, Sekda juga mengkritik penggunaan media sosial oleh PNS. Menurut dia, 90 persen PNS di Pemprov Bali aktif di berbagai platform, namun sebagian besar tidak optimal memanfaatkannya.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menanggapi video tersebut. Menurutnya, tindakan Sekda bukan menunjukkan kemarahan, melainkan upaya pembinaan kepada PNS. “Tidak benar. Sekda melakukan pembinaan, karena Sekda adalah pembina kepegawaian Pemprov Bali,” ujar Koster kepada detikBali.

Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang tepat dalam menangani isu publik. Hal ini juga mengingatkan bahwa penggunaan media sosial oleh pejabat harus dilakukan dengan tanggung jawab, karena dapat memengaruhi citra organisasi. Pembinaan yang konstruktif di dalam lingkungan kerja sangat penting untuk mendorong profesionalisme dan disiplin.

Pembaruan terkini menunjukkan bahwa banyak instansi pemerintahan di Indonesia kini lebih fokus pada pelatihan digital bagi PNS. Ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola media sosial dengan bijak. Studi kasus dari beberapa provinsi menunjukkan bahwa pelatihan ini membantu mengurangi konten yang negatif dan meningkatkan interaksi positif dengan masyarakat.

Dengan demikian, penting bagi setiap individu, terutama pejabat, untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap pernyataan dan tindakan yang dilakukan. Komunikasi yang baik dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial bukan hanya untuk menjaga reputasi pribadi, tetapi juga untuk melindungi integritas instansi yang diwakili.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan