Peningkatan Komunikasi Pejabat Pemkot Tasikmalaya untuk Mencegah Kasus Kadinsos

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tasikmalaya, melibatkan pejabat pemerintah dengan warga kota beberapa waktu lalu menimbulkan perhatian yang patut ditinjau lebih dalam. Pejabat negara seharusnya memperlihatkan kesabaran dan pengendalian diri saat menanggapi aspirasi masyarakat, bukan hanya bertindak emosional.

Seorang pejabat bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga lembaga yang diwakilinya. Walaupun kedua belah pihak sudah meminta maaf, insiden tersebut telah meninggalkan bekas dalam memori masyarakat.

Faisal F. Noorikhsan, analis komunikasi politik dari FISIP Universitas Siliwangi, mengungkapkan bahwa sikap marah seorang pejabat tidak hanya berkaitan dengan persoalan pribadi, tetapi juga memengaruhi citra lembaga di mata publik.

“Jika seorang pejabat menunjukkan sikap defensif atau emosional, itu langsung merusak citra institusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” katanya pada hari Minggu, 21 September 2025.

Menurutnya, komunikasi yang kurang efektif dapat menguatkan kesenjangan antara pemerintah dan warga. Kebijakan yang baik pun akan sulit diterapkan jika kepercayaan publik terganggu.

“Kebijakan terbaik masih akan ditentang jika masyarakat telah kehilangan kepercayaan,” tambahnya.

Faisal menegaskan, komunikasi yang etis harus menjadi pilar utama bagi pejabat publik. Mereka tidak hanya bertugas administratif, tetapi juga bertanggung jawab atas kesopanan dan tanggung jawab sosial dalam interaksi dengan masyarakat.

“Perilaku marah atau kehilangan kendali emosi saat menghadapi keluhan warga menunjukan masalah serius. Publik bisa memandangnya sebagai ketidakmampuan mengelola tekanan atau bahkan kekurangan pemahaman terhadap keinginan masyarakat,” jelasnya.

Selain permintaan maaf, Faisal menilai pemulihan citra lembaga butuh perbaikan dalam pola komunikasi yang konsisten dan berkomitmen secara institusional.

“Ini meliputi pelatihan berkelanjutan, perbaikan prosedur, dan integrasi komunikasi etis dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Faisal juga mengingatkan, di era informasi yang terbuka, setiap pejabat publik menjadi wajah negara. Sikap dan pernyataan mereka langsung dipantau publik dan membentuk citra negara.


Data riset terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat hingga 30% jika komunikasi dilakukan dengan etis dan transparan. Studi kasus di beberapa kota telah membuktikan bahwa pejabat yang terlatih dalam komunikasi efektif dapat mengurangi konflik hingga 40%.

Kesimpulan: Komunikasi yang baik tidak hanya tentang ucapan, tetapi juga tentang tindakan konsisten. Pejabat publik harus menjadi teladan dalam memahami dan merespon keinginan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan