Pencairan Bansos Rp 17 T Tidak Tepat Sasaran

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pada waktu yang sama, ribuan triliun rupiah yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah mulai dipermasalahkan karena terindikasi tidak tepat sasaran. Lebih dari 1,9 juta penerima bansos identik dengan kondisi yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan dukungan pemerintah.

Menurut informasi yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah, sekitar 45 persen bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan paket sembako dialokasikan dengan tidak tepat sasaran. Jika dihitung dalam angka uang, pelanggaran tersebut mencapai nilai Rp 14-17 triliun. Data ini diperoleh setelah pemerintah melakukan perbaruan data kemiskinan melalui Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial. Dari hasil verifikasi tersebut, teridentifikasi 616.367 keluarga penerima PKH yang seharusnya tidak lagi menerima bantuan. Selain itu, program bantuan sembako juga dilaporkan memberikan dukungan kepada 1.286.066 keluarga yang tidak memenuhi syarat. Jumlah total keluarga yang menerima bansos tidak tepat sasaran mencapai 1.902.433.

Informasi tersebut telah disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, 19 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian Sosial melakukan pemeriksaan langsung terhadap 12 juta keluarga penerima bansos untuk memastikan siapa yang masih berhak menerima dukungan. Langkah ini diambil setelah Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Setelah dilakukan ground check oleh Kementerian Sosial dengan bantuan pendamping dan sumber daya BPS, terungkap 1,9 juta penerima bansos yang tidak lagi memenuhi kriteria, sehingga bantuan tersebut dialihkan kepada keluarga yang lebih berkebutuhan,” ujar Gus Ipul, sebutan aklamasi untuk Menteri Sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya teknologi digital dalam upaya pengentasan kemiskinan. Teknologi tersebut diharapkan dapat memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menguji coba digitalisasi perlindungan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Dalam proyek ini, Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan diaktivasi pada keluarga penerima bansos untuk memudahkan verifikasi dan pemantauan penyaluran bantuan secara transparan, aman, dan akuntabel. Digitalisasi ini juga akan menggunakan data DTSEN, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan. Data baru ini telah diverifikasi, divalidasi, dan diberi peringkat dari desil 1 hingga desil 10, sehingga penyaluran bansos dapat lebih terarah dan tepat sasaran.

Di masa depan, penggunaan teknologi digital dalam penyaluran bansos diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran dan memastikan bantuan sosial mencapai pihak yang seharusnya. Ini bukan hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengukur dampak program pemerintah secara lebih akurat. Dengan demikian, upaya penyelesaian masalah kemiskinan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan